‘AS adalah Negara Terburuk untuk Peluncuran Kripto’, Ujar CEO Ripple

• Brad Garlinghouse menegaskan bahwa Ripple akan menjadwalkan sebagian besar perekrutan pada tahun 2023 di negara-negara selain AS.
• CEO Ripple menunjukkan kondisi peraturan yang tidak menguntungkan di Amerika Serikat.
• Mencerminkan kebijakan SEC yang tidak nyaman, Garlinghouse mengakui otoritas ramah kripto di Singapura, Eropa dan Hong Kong.

Dalam wawancara baru-baru ini, CEO Ripple Brad Garlinghouse menegaskan bahwa perusahaannya akan fokus pada negara-negara selain Amerika Serikat untuk menjadwalkan lebih dari 80 persen perekrutannya pada tahun 2023. Ketidakpedulian sang CEO terhadap negara ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan peraturan dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).

Menunjukkan kondisi sistem regulasi AS yang tidak menguntungkan, Armstrong berkomentar bahwa Amerika Serikat adalah negara terburuk untuk peluncuran kripto. Dia menyatakan, “Satu-satunya negara yang saya tidak akan mendorong Anda untuk memulai sebuah perusahaan saat ini adalah di Amerika Serikat”.

Dengan menyoroti kebijakan dan pendekatan yang lebih menguntungkan yang dilakukan oleh pasar kripto lain seperti Singapura, Eropa dan Hong Kong, Amstrong mendesak negara tersebut untuk mengadopsi aturan serupa yang inovatif dan ramah terhadap kripto, yang menjamin kelanggengan minat orang Amerika terhadap kripto. CEO tersebut menyatakan:

Sangat membuat frustasi melihat pasar seperti yang kita miliki… dimana pemerintah bermitra dengan industri, memberikan peraturan yang jelas dan Anda melihat pertumbuhan. Itu sebabnya Ripple membuka lowongan di sana.

Kisah panjang perang hukum antara Ripple Labs dan SEC bermula pada Desember 2022, ketika agensi tersebut menggugat platform tersebut dan dua eksekutifnya karena diduga mengumpulkan “lebih dari US$1,3 milyar melalui penawaran sekuritas aset digital yang tidak terdaftar dan berkelanjutan.” Meskipun dalam putusan pengadilan baru-baru ini, Hakim Analisa Torres mengakui status XRP Ripple sebagai non-sekuritas, SEC dengan tegas mempertahankan pendiriannya terhadap Ripple.

Saat menceritakan perang politik yang berkepanjangan, CEO Ripple mengungkapkan bahwa perusahaan telah menginvestasikan lebih dari US$100 juta dalam prosedur hukum. Namun, ia mengomentari pandangan optimisnya mengenai hasil akhir dan menambahkan, “Anda memiliki pemerintahan yang memiliki sumber daya tak terbatas untuk terus berjuang dalam pertarungan yang jelas membuat mereka kalah.”