Eksekutif Ripple: AS Membutuhkan ‘Reset Kripto’ Setelah Putusan XRP

Last Updated:
Ripple CLO Calls on Kamala Harris to End “Misguided War on Crypto”
  • Ripple CLO meminta pemerintah untuk mengakhiri “perang yang salah arah terhadap kripto.”
  • Alderoty meminta Kamala Harris untuk mengatasi hubungan antara kripto dan regulator.
  • CLO menyatakan optimisme atas putusan pengadilan baru-baru ini tentang kasus Ripple-SEC.

Chief Legal Officer (CLO) Ripple, Stuart Alderoty, telah mendesak pemerintah AS untuk menghentikan “perang salah arah terhadap crypto” yang sedang berlangsung. Alderoty merujuk pada “reset crypto” yang baru-baru ini diusulkan oleh Wakil Presiden Kamala Harris, memintanya untuk segera campur tangan dan mengatasi hubungan yang tidak bersahabat antara industri crypto dan regulator.

Sementara itu, pengacara Ripple menyatakan optimisme atas keputusan baru-baru ini dalam kasus antara perusahaannya dan SEC, di mana pengadilan memerintahkan Ripple untuk membayar denda $ 125 juta. Menurut putusan tersebut, pengadilan menghukum Ripple karena gagal mendaftarkan penjualan token XRP-nya kepada investor institusional.

Untuk konteks, Alderoty dan pemangku kepentingan Ripple lainnya menganggap putusan itu sebagai kemenangan karena dendanya jauh lebih sedikit daripada yang diusulkan SEC. Komisi telah meminta pengadilan untuk mendenda Ripple $ 2 miliar atas pelanggaran tersebut. Menurut Alderoty, putusan gugatan tersebut merupakan kemenangan bagi seluruh industri kripto, tidak hanya untuk Ripple.

Ripple CLO lebih lanjut menjelaskan bahwa perusahaan tidak bertindak sembrono, bersikeras tidak ada korban dan rekanan transaksi tidak menderita kerugian finansial. Namun, dia mencatat bahwa keputusan pengadilan memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan dengan menetapkan bahwa XRP itu sendiri bukan sekuritas. Ia mengatakan:

“Kejelasan inti yang kami cari, dalam hal ini, adalah bahwa XRP tidak dalam, dan dengan sendirinya, sekuritas … Sama seperti batangan emas tidak pernah menjadi keamanan.”

Alderoty percaya bahwa putusan tersebut telah menetapkan preseden hukum yang akan mengatur kecepatan untuk peraturan kripto sambil tidak membuang kemungkinan banding oleh SEC. Meskipun demikian, dia yakin litigasi yang berlarut-larut antara Ripple dan SEC mendekati kesimpulannya, mencatat bahwa SEC tidak akan mengajukan banding atas putusan tersebut jika mereka memilih untuk bersikap rasional.

Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.

CoinStats ad

Latest News