Komite Senat Australia Mengajukan RUU yang Mendukung Lisensi Kripto

• Senat Australia mendukung kerangka kerja aset digital baru, yang mengharuskan platform kripto untuk mendapatkan AFSL.
• Anggota parlemen Australia membuat putaran balik dari sikap mereka sebelumnya tentang regulasi kripto.
• Anggota parlemen mengizinkan transisi enam bulan bagi perusahaan untuk mematuhi setelah undang-undang disahkan.

Perambahan kripto ke dalam arus utama Australia menerima dorongan menyusul laporan Komite Senat tentang kerangka peraturan aset digital yang diusulkan pemerintah. Pengajuan terbaru diharapkan dapat menguraikan proses membawa platform kripto dan layanan kustodian di bawah rezim layanan keuangan Australia.

Selangkah Maju dalam Pengawasan Industri Kripto

Menurut Komite Legislasi Ekonomi Senat Australia, RUU tersebut merupakan langkah menuju modernisasi pengawasan aset digital. Sementara itu, anggota parlemen mengakui bahwa industri kripto berkembang pesat, meskipun tetap diatur secara tidak merata.

Perlu dicatat bahwa regulator di Australia telah mengambil langkah-langkah awal untuk mengatur industri kripto, termasuk persyaratan wajib bagi perusahaan kripto, seperti bursa dan konsultasi perbendaharaan, untuk mendapatkan pendaftaran AUSTRAC. Itu adalah langkah awal untuk membawa platform aset digital di bawah kerangka kerja layanan keuangan negara.

Membuat Rezim Lisensi dan Kepatuhan

Anggota parlemen Australia menerbitkan RUU Amandemen Korporasi (Kerangka Kerja Aset Digital) 2025 yang diusulkan pada hari Minggu, mengubah Undang-Undang Korporasi dan Undang-Undang ASIC untuk menciptakan rezim lisensi dan kepatuhan bagi operator mata uang kripto, termasuk bisnis yang memegang atau mengelola token digital atas nama klien.

Rincian proposal yang diajukan mengharuskan operator platform aset digital dan layanan kustodian token untuk memegang Lisensi Layanan Keuangan Australia (AFSL). Mereka juga harus mematuhi standar perlindungan aset dan memenuhi persyaratan pengungkapan saat orientasi klien ritel. Sementara itu, perantara yang berurusan dengan aset pelanggan akan dibawa ke bawah undang-undang jasa keuangan yang ada, sejalan dengan definisi proposal tentang konsep inti, termasuk “token digital”, “platform aset digital”, dan “platform kustodian tokenisasi.”

Anggota Parlemen Berbalik Balik

Peristiwa terbaru menandai perubahan haluan dalam keputusan Senat Australia tentang RUU lisensi kripto. Pada tahun 2023, legislatif menolak RUU Aset Digital (Regulasi Pasar), dengan alasan kurangnya detail, penyelarasan internasional, dan waktu prematur. Mereka sekarang telah mendukung versi 2025, yang bertujuan untuk mengamanatkan lisensi AFSL dan memodernisasi kerangka kerja, sambil memberikan masa transisi enam bulan kepada perusahaan untuk mematuhi setelah RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Terkait: Australia Menyetujui Stablecoin AUDD untuk XRPL, Harga XRP Stabil