Korea Selatan Mengecualikan Kripto Self-Custody dari Pelaporan Pajak Luar Negeri

• Otoritas pajak Korea Selatan mengecualikan aset kripto yang disimpan dalam cold wallet dan non-custody wallet dari pelaporan rekening keuangan luar negeri.
• Undang-undang yang diperkenalkan pada tahun 2023 ini mengharuskan warga Korea Selatan untuk melaporkan aset kripto senilai lebih dari 500 juta won yang disimpan di rekening luar negeri.
• Aset kripto yang disimpan di bursa terpusat tetap harus dilaporkan kepada pihak berwenang.

Otoritas pajak di Korea Selatan telah mengecualikan aset kripto yang disimpan dalam dompet non-custody dan terdesentralisasi dari pelaporan akun keuangan luar negeri, menurut outlet berita kripto Korea, Digital Asset.

Pembaruan dari pihak berwenang ini memberikan kejelasan tentang pelaporan akun keuangan yang baru-baru ini diperkenalkan untuk aset kripto. Khususnya, klarifikasi yang sangat dibutuhkan berarti aset yang disimpan dalam dompet self-custody seperti Ledger dan Metamask dikecualikan dari pelaporan.

Dalam pernyataan sebelumnya, Layanan Pajak Nasional Korea Selatan mengonfirmasi, “Jika Anda menyimpan aset virtual melalui dompet aset virtual terdesentralisasi dan non-custody, Anda tidak dikenakan pelaporan rekening asing sesuai dengan Pasal 53 ‘Undang-Undang Penyesuaian Pajak Internasional'”

Undang-undang tersebut, yang mulai berlaku pada tahun 2023, mewajibkan pengguna kripto Korea Selatan untuk melaporkan aset digital yang disimpan di rekening asing yang melebihi 500 juta Won ke Layanan Pajak Nasional. Namun, ada ketidakpastian mengenai apakah cold wallet memenuhi syarat sebagai rekening asing berdasarkan persyaratan itu.

Menjelaskannya, seorang pejabat Layanan Pajak Nasional mengatakan pengecualian itu karena pelanggan tetap memegang kendali atas aset yang disimpan di cold storage. Lebih lanjut, pejabat tersebut menambahkan bahwa platform tersebut tidak menjual, membeli, atau menukar aset kripto yang disimpan oleh pelanggan tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam laporan tersebut, Kim Ji-ho, seorang ahli akuntan pajak di sebuah perusahaan lokal, menjelaskan bahwa pelaporan rekening keuangan luar negeri diperkenalkan untuk memperoleh data pajak luar negeri. Menurut pakar tersebut, otoritas pajak menghadapi beberapa keterbatasan dalam mendapatkan data tersebut di masa lalu.

Lebih lanjut, Kim menyatakan bahwa klarifikasi Layanan Pajak Nasional secara efektif mengakhiri kekhawatiran tentang apakah dompet desentralisasi tercakup. Pakar tersebut memperkirakan hal ini akan tetap terjadi dalam jangka panjang tetapi mengklarifikasi bahwa pengecualian tersebut tidak berlaku untuk aset virtual yang disimpan di bursa terpusat di luar negeri.