Pakar India Mengatakan Undang-Undang Kripto yang Akan Datang Akan Memungkinkan Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab

Last Updated:
Pakar India Mengatakan Undang-Undang Kripto yang Akan Datang Akan Memungkinkan Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab
  • Komunitas Web3 India mengantisipasi dampak positif dari peraturan kripto terhadap AI.
  • Negara ini hampir meminta opini publik tentang kripto.
  • Upaya India untuk menetapkan peraturan kripto mendapat pujian di panggung internasional.

Saat India berupaya merancang peraturan yang berfokus pada kripto, para pemain top di bidang blockchain India optimis tentang dampak positif dari undang-undang kripto yang terperinci untuk teknologi blockchain dan Kecerdasan Buatan (AI).

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Denis Sklyarov, salah satu Pendiri aplikasi nirkabel terdesentralisasi (DeWi) WiFi Map, menggarisbawahi pentingnya kripto dalam lanskap teknologi yang terus berkembang. Sklyarov mencatat bahwa upaya kolaboratif di antara negara-negara anggota G20 dapat memfasilitasi integrasi AI dan aset digital yang bertanggung jawab ke dalam masyarakat.

Manhar Garegrat, CEO Panthera Web3 Wallet Suite, menyoroti potensi manfaat kerangka peraturan global. Dia menunjukkan bahwa kerangka kerja ini dapat mengatasi tantangan terkait pencucian uang, pendanaan teroris dan manipulasi pasar.

Selain itu, Garegrat mengutip dampak positif dari kerangka Aturan Perjalanan yang dibentuk oleh Financial Action Task Force (FATF) untuk mendukung klaimnya. Di sisi lain, Presiden Tezos India Om Malviya, menyatakan bahwa harmonisasi peraturan akan membuka potensi penuh blockchain untuk memberi manfaat bagi individu, bisnis dan ekonomi dalam skala global.

Perlu disebutkan bahwa upaya India untuk menetapkan peraturan kripto yang komprehensif telah mendapat pujian di panggung internasional, terutama selama KTT G20 baru-baru ini yang diadakan di Delhi.

Dalam tweet baru-baru ini, Nirmala Sitharaman, Menteri Keuangan dan Urusan Korporat India, menyampaikan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan masukan untuk inisiatif negara tersebut dalam merumuskan undang-undang kripto.

Lebih lanjut, Sekretaris Departemen Urusan Ekonomi India, Ajay Seth, dilaporkan mengungkapkan bahwa India hampir meminta opini publik tentang kripto. Peraturan kripto yang diantisipasi dapat mengamanatkan bahwa semua perusahaan kripto mengumpulkan rincian KYC dari pengguna.

Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.

CoinStats ad

Latest News