Perburuan Kripto Korea Selatan: Cheongju Bergerak untuk Menyita Aset dari Penghindar Pajak

• Otoritas pajak di Cheongju, Korea Selatan, mengambil tindakan terhadap penghindar pajak lokal di ruang kripto.
• Investigasi menargetkan 8.520 pengguna di Upbit, Bithumb dan bursa lainnya yang berhutang pajak daerah minimal US$750.
• Kota ini berencana untuk menyita aset kripto dari pelanggar pajak untuk membangun praktik perpajakan yang adil.

Otoritas kota di Cheongju, Korea Selatan bersiap untuk mengambil tindakan tegas terhadap para penghindar pajak lokal yang terlibat dalam dunia kripto, seperti yang dilaporkan pada tanggal 22 Agustus oleh kantor berita lokal Yonhap. Langkah ini dilakukan karena kota Cheongju bertujuan untuk memastikan akuntabilitas di antara penduduk yang telah melalaikan tanggung jawab pajak mereka melalui penggunaan kripto.

Administrasi telah menjangkau tujuh bursa kripto Korea Selatan terkemuka, termasuk Upbit dan Bithumb, untuk menyelidiki aset kripto dari tunggakan pajak. Rupanya, ada 8.520 pengguna platform tersebut yang tlah berhutang pajak daerah minimal 1 juta won (US$750).

Dalam upaya untuk mengatasi meningkatnya masalah penggunaan kripto untuk menyembunyikan kekayaan di negara tersebut, regulator Cheongju mengambil langkah proaktif. Setelah penyelidikan selesai, pemerintah kota berencana menyita aset kripto dari para pelanggar pajak. Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun praktik perpajakan yang adil di bidang aset digital.

Pada bulan September tahun lalu, otoritas pajak Korea Selatan telah menyita aset kripto senilai 260 milyar won (US$180 juta) sejak tahun 2020 karena penghindaran pajak. Dari total tersebut, 176,3 milyar won telah disita untuk tunggakan pajak nasional dan 83,49 milyar won untuk tunggakan pajak daerah. Tunggakan yang terkumpul dari penyitaan tersebut mencapai 84,1 milyar won. Khususnya, aset virtual yang disita di wilayah metropolitan, termasuk Seoul, Incheon dan Gyeonggi, merupakan sekitar 30 persen dari total aset.

National Tax Service (NTS) telah proaktif dalam penumpasan ini, dimungkinkan oleh revisi undang-undang perpajakan yang memberikan otoritas hukum untuk menuntut transfer mata uang virtual dari penghindar dan penukaran pajak. Pendekatan NTS melibatkan “pengumpulan wajib,” yang mengarah pada penyelesaian pembayaran pajak dan, dalam beberapa kasus, likuidasi koin yang disita.

Beberapa bulan yang lalu, Korea Selatan meloloskan undang-undang aset digital independen pertamanya yang bertujuan untuk melindungi investor setelah jatuhnya token yang terkait dengan Do Kwon. Undang-undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual itu mendefinisikan aset digital, menghukum pelanggaran seperti manipulasi pasar dan memberikan pengawasan peraturan kepada Komisi Jasa Keuangan.