Central Board Of Direct Taxes India Melaporkan ₹700 Crore Pajak dari Kripto

• Ketua CBDT India Nitin Gupta berbagi bahwa pemerintah telah mengumpulkan lebih dari ₹700 crore pendapatan pajak dari perdagangan kripto.
• Pada bulan Agustus, jaringan yang terhubung dengan Parimatch terungkap karena menghindari pajak dengan mengubah pendapatan menjadi kripto.
• India menerapkan pajak sebesar 30 persen untuk transfer aset digital virtual, namun India memegang pasar kripto terbesar kedua di dunia.

Menurut outlet berita terkemuka di India, Ketua Central Board of Direct Taxes (CBDT) Nitin Gupta mengumumkan bahwa pemerintah telah mengumpulkan lebih dari ₹700 crores pendapatan pajak selama tahun fiskal berjalan, setelah penerapan sistem TDS baru untuk game online dan perdagangan kripto. Saat berbincang dengan media, Gupta membenarkan bahwa:

Kami telah mengumpulkan Rs 600 crore dari perusahaan game online dalam enam bulan pertama.

Sementara itu, sekitar ₹105 crore dikumpulkan melalui TDS selama tahun fiskal 2023-24, setelah dimulainya pajak kripto pada 1 April 2022, lapor Gupta.

Undang-undang Keuangan tahun 2023 memperkenalkan bagian baru, 194BA, ke dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1961 pada tanggal 1 April sebagai tanggapan atas penemuan Departemen Pajak Penghasilan bahwa sejumlah besar perusahaan menghindari pajak atas pendapatan mereka dari perusahaan game online. Akibatnya, perusahaan game online wajib menerapkan TDS (Pengurangan Pajak di Sumber) pada semua kemenangan yang melebihi Rs 100 dari game online.

Undang-undang perpajakan ini telah membantu mengekang insiden penghindaran pajak dengan mengubahnya menjadi kripto. Menurut laporan dari The Times of India pada bulan Agustus, Parimatch, sebuah grup yang berbasis di Siprus yang terlibat dalam periklanan selama liga olahraga lokal di televisi, adalah salah satu organisasi terbesar yang diselidiki atas penipuan ini. Direktorat Jenderal Intelijen Pajak Barang dan Jasa (DGGI) di Mumbai mengungkap jaringan yang terhubung dengan Parimatch, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mentransfer sejumlah besar uang.

Selain itu, dalam Anggaran Persatuan India untuk tahun 2022, pemerintah secara resmi menetapkan aset digital, yang mencakup aset kripto, sebagai “Aset Digital Virtual.” Setelah itu, pendapatan yang diperoleh dari transfer aset digital virtual, termasuk kripto dan NFT, akan dikenakan tarif pajak sebesar 30 persen.

Meskipun India telah memperkenalkan sejumlah undang-undang perpajakan untuk sektor kripto selama beberapa bulan terakhir, India tetap menjadi pasar kripto terbesar kedua secara global, berdasarkan laporan dari firma analisis blockchain yang berbasis di New York, Chainalysis. Laporan tersebut menyoroti bahwa wilayah Asia Tengah dan Selatan dan Oseania (CSAO) menjadi tuan rumah bagi salah satu pasar kripto paling dinamis di dunia.