OJK Bongkar Modus Investasi Kripto Pakai AI dan Tokoh Publik, 16 Entitas Disikat!

• OJK menghentikan 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal, termasuk penawaran investasi kripto.
• OneTwoMarkets diduga memakai AI untuk menampilkan tokoh publik dan mengklaim memiliki lisensi keuangan internasional.
• Dari 16 entitas, sebanyak 13 menggunakan unsur deposit, pengerjaan tugas, atau perekrutan anggota dalam skema penawarannya.

Promosi investasi kripto dengan wajah tokoh publik belum tentu datang dari perusahaan yang benar-benar berizin. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan sebuah entitas yang diduga menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meyakinkan calon investor, sambil menawarkan perdagangan kripto, forex, saham, dan komoditas.

Entitas bernama OneTwoMarkets itu termasuk dalam 16 entitas yang kegiatannya dihentikan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada 10 November 2026.

Kasus ini menarik perhatian karena penawaran investasi tersebut tidak hanya menggunakan teknologi AI, tetapi juga mencantumkan klaim lisensi internasional dan pengawasan OJK untuk membangun kepercayaan masyarakat.

OneTwoMarkets Diduga Gunakan AI dan Tokoh Publik untuk Promosi Investasi Kripto

Dalam siaran pers resmi tertanggal 10 November 2026, OJK mengungkap bahwa OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi pada berbagai instrumen, mulai dari forex, komoditas, aset kripto, saham, hingga indeks.

Untuk meyakinkan calon investor, entitas tersebut mengklaim memiliki hubungan dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD, sebuah perusahaan yang disebut telah memperoleh izin di Afrika Selatan.

OneTwoMarkets juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan, sekaligus menyatakan aktivitas transaksinya diawasi OJK.

Namun, hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI menunjukkan kondisi berbeda.

OneTwoMarkets diketahui tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, penyelenggara layanan urun dana, maupun perusahaan efek.

Entitas tersebut juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sedangkan aplikasi atau situs web yang digunakannya tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Temuan lainnya berkaitan dengan penggunaan AI.

Menurut OJK, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat agar mempercayai penawarannya.

Meski demikian, pengumuman OJK tidak merinci identitas tokoh yang ditampilkan maupun bentuk konten AI yang digunakan.

Karena itu, belum dapat dipastikan dari dokumen tersebut apakah materi promosinya berupa video deepfake, suara sintetis, atau bentuk manipulasi digital lainnya.

Klaim Lisensi Luar Negeri Tidak Menjamin Legalitas di Indonesia

Salah satu aspek penting dari kasus OneTwoMarkets adalah penggunaan klaim perizinan internasional sebagai bagian dari promosi investasi.

Penyebutan regulator asing dapat memberikan kesan bahwa sebuah platform telah memenuhi standar pengawasan tertentu. Namun, keberadaan atau klaim izin di negara lain tidak otomatis memberikan kewenangan untuk menawarkan seluruh layanan keuangan kepada masyarakat Indonesia.

Legalitas harus diperiksa berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan dan ketentuan regulator yang berwenang.

Khusus perdagangan aset kripto, OJK sebelumnya menegaskan pentingnya memastikan bahwa penyedia layanan memiliki izin yang sesuai.

Dengan demikian, investor perlu membedakan klaim perusahaan yang tercantum dalam materi promosi dengan status perizinan yang dapat diverifikasi langsung melalui otoritas terkait.

Penggunaan nama tokoh terkenal juga tidak dapat dijadikan bukti legalitas sebuah platform.

Ancaman serupa sebelumnya dibahas dalam artikel Cara Menghindari Penipuan Kripto, termasuk bagaimana wajah, suara, dan identitas figur publik dapat dimanipulasi untuk membuat penawaran investasi tampak meyakinkan.

Dari 16 Entitas, Sebanyak 13 Menggunakan Unsur Deposit, Tugas, atau Perekrutan

Penelusuran terhadap pengelompokan entitas dalam pengumuman OJK memperlihatkan bahwa kasus OneTwoMarkets merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas.

Dari 16 entitas yang dihentikan, 10 di antaranya tergabung dalam kelompok yang menawarkan penyewaan komputasi serta menggunakan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member.

Kesepuluh nama tersebut adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Tiga entitas lainnya, yakni Zahra Berkah, Singapore Bhinneka Capital (SBC), dan MAERA, juga menggunakan unsur penyetoran deposit dalam penawaran masing-masing.

Dengan demikian, 13 dari 16 entitas, atau sekitar 81,25 persen, memiliki unsur deposit, pengerjaan tugas, atau perekrutan anggota dalam skema yang dijelaskan OJK.

Angka tersebut merupakan hasil pengelompokan berdasarkan keterangan dalam siaran pers, bukan statistik tambahan yang diterbitkan Satgas PASTI.

Modus yang digunakan juga berbeda-beda.

Zahra Berkah, misalnya, diduga menawarkan keuntungan hingga 80 persen dalam 30 hari. Sementara itu, SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan perekrutan anggota, sedangkan MAERA menawarkan pendapatan harian melalui aktivitas yang berkaitan dengan film.

Di luar kelompok tersebut, OJK juga menghentikan Brevondale yang diduga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta entitas yang menyamar sebagai perusahaan sekuritas Guotai Haitong.

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa investasi kripto hanyalah salah satu instrumen yang digunakan dalam dugaan aktivitas ilegal tersebut. Tidak semua dari 16 entitas menawarkan aset kripto.

OJK Blokir Akses, Korban Bisa Melapor ke IASC

Satgas PASTI menyatakan telah menghentikan kegiatan entitas-entitas tersebut dan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi atau tautan yang terkait.

OJK juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lanjutan.

Penanganan terbaru ini menambah daftar aktivitas investasi bermasalah yang telah ditindak sepanjang 2026.

Berdasarkan laporan Satgas PASTI pada 27 Oktober, sebanyak 250 entitas investasi ilegal telah ditemukan dan dihentikan sejak 1 Januari hingga 30 September 2026.

Angka tersebut mencakup periode sebelum penindakan 16 entitas terbaru dan tidak dapat langsung dijumlahkan tanpa memastikan kemungkinan keterkaitan dalam pencatatan.

Bagi masyarakat yang menemukan dugaan investasi ilegal, laporan dapat disampaikan melalui Satgas PASTI, Kontak OJK 157, atau WhatsApp 081157157157.

Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) untuk mendukung upaya pemblokiran rekening yang diduga digunakan pelaku.

Kasus OneTwoMarkets memperlihatkan bagaimana klaim lisensi asing, penawaran berbagai instrumen investasi, dan penggunaan AI dapat muncul bersamaan dalam satu promosi keuangan.

Bagi calon investor, hal terpenting bukan seberapa meyakinkan tampilan promosi atau siapa tokoh yang muncul di dalamnya, melainkan apakah identitas perusahaan dan izin kegiatan usahanya benar-benar dapat diverifikasi.