Apa Itu DAO? Mengenal Sistem Voting dan Governance Token Kripto

Last Updated:
Apa Itu DAO? Mengenal Sistem Voting dan Governance Token Kripto
Google News

Get our latest news first. Add us as your Preferred Source on Google and tap "Star" to prioritize our updates.

Apa itu DAO dalam kripto, dan apakah pemegang token benar-benar bisa menentukan masa depan sebuah proyek blockchain?

Dalam industri kripto, keputusan penting tidak selalu dibuat oleh CEO atau jajaran direksi. Sejumlah proyek memberikan kesempatan kepada pemegang token untuk ikut menentukan perubahan protokol, penggunaan dana, hingga arah pengembangan produk.

Sistem tersebut dikenal sebagai Decentralized Autonomous Organization atau DAO, yang dalam bahasa Indonesia disebut organisasi otonom terdesentralisasi.

Namun, DAO tidak berarti seluruh keputusan berjalan otomatis atau setiap pemegang token mempunyai pengaruh yang sama.

Sebagai contoh, Uniswap menggunakan sistem tata kelola berbasis token UNI, sedangkan ZetaChain pernah mengajukan proposal yang dapat mengubah masa depan jaringan blockchain dan tokennya.

Lalu, bagaimana cara kerja DAO, siapa yang berhak memberikan suara, dan apa saja risiko yang perlu dipahami pengguna kripto Indonesia?

Apa Itu DAO dalam Kripto?

DAO adalah bentuk organisasi yang menggunakan aturan berbasis blockchain untuk mengoordinasikan keputusan di antara para anggotanya.

Dalam penjelasan resmi Ethereum, DAO digambarkan sebagai organisasi yang memungkinkan anggota bekerja sama, mengelola sumber daya, dan menentukan keputusan melalui mekanisme tata kelola.

Berbeda dari perusahaan tradisional yang biasanya memiliki susunan pimpinan formal, DAO dapat memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada pemegang token atau anggota dengan hak suara tertentu.

Misalnya, sebuah proyek DeFi ingin menggunakan sebagian dana pengembangannya untuk membiayai audit keamanan.

Dalam sistem DAO, rencana tersebut dapat diajukan sebagai proposal, dibahas, kemudian diputuskan melalui voting.

Jika proposal memenuhi persyaratan dan disetujui, dana dapat dicairkan melalui smart contract atau melalui pihak yang diberi kewenangan menjalankan keputusan.

Namun, tingkat desentralisasi setiap DAO berbeda.

Sebagian DAO menggunakan kontrak pintar yang dapat mengeksekusi keputusan secara otomatis. Sebagian lainnya masih bergantung pada pengembang, komite multisig, yayasan, atau penyedia layanan untuk melaksanakan keputusan.

Karena itu, DAO lebih tepat dipahami sebagai model tata kelola berbasis aturan dan partisipasi, bukan jaminan bahwa sebuah proyek sepenuhnya bebas dari kendali pihak tertentu.

Bagaimana Cara Kerja DAO di Blockchain?

Secara umum, DAO menggabungkan aturan organisasi, mekanisme pengambilan suara, serta pengelolaan dana yang dapat diverifikasi oleh anggotanya.

Proses tata kelola biasanya melibatkan beberapa tahap berikut.

1. Membuat Proposal

Anggota atau pihak yang memenuhi persyaratan dapat mengusulkan perubahan pada proyek.

Proposal tersebut dapat membahas pembaruan protokol, perubahan biaya transaksi, alokasi dana, kerja sama, atau keputusan lain sesuai kewenangan DAO.

Namun, tidak semua pemegang token otomatis berhak membuat proposal.

Sebagian proyek menetapkan jumlah minimum hak suara atau dukungan awal yang harus dikumpulkan sebelum proposal dapat masuk ke tahap voting.

2. Menentukan Hak Suara

Setelah proposal diajukan, DAO menentukan siapa yang berhak berpartisipasi dan seberapa besar pengaruh setiap suara.

Dalam DAO berbasis token, hak suara sering dihitung berdasarkan jumlah token yang dimiliki atau didelegasikan kepada seorang peserta.

Sebagai ilustrasi, apabila satu token setara satu suara, pemegang 10.000 token dapat memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan pengguna yang hanya mempunyai 100 token.

Namun, aturan tersebut tidak berlaku untuk seluruh DAO.

Ada pula organisasi yang menggunakan sistem keanggotaan, reputasi, atau kombinasi beberapa aset untuk menentukan hak suara.

3. Voting dan Quorum

Proposal kemudian memasuki masa pemungutan suara.

Anggota dapat memilih mendukung, menolak, atau abstain, bergantung pada mekanisme yang digunakan.

Banyak DAO menerapkan quorum, yaitu batas minimum partisipasi atau jumlah suara tertentu agar hasil voting dianggap sah.

Sebagian proyek juga membutuhkan mayoritas suara dengan persyaratan khusus.

Artinya, proposal tidak selalu lolos hanya karena jumlah suara pendukung lebih besar daripada penentang.

4. Pelaksanaan Keputusan

Setelah voting selesai, keputusan yang disetujui dapat masuk ke tahap pelaksanaan.

Dalam sistem on-chain, smart contract dapat menjalankan perubahan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Namun, beberapa proyek menerapkan timelock, yakni masa tunggu sebelum keputusan dilaksanakan.

Ada pula DAO yang menggunakan voting off-chain untuk mengukur persetujuan anggota, kemudian meminta komite multisig melaksanakan hasilnya melalui transaksi blockchain.

Menurut dokumentasi Decentraland, pendekatan tersebut dapat mengurangi biaya voting, tetapi tetap membutuhkan pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan keputusan.

Jadi, hasil voting yang disetujui belum tentu langsung mengubah protokol pada saat itu juga.

Apa Itu Governance Token dan Bagaimana Hak Suara Dihitung?

Governance token adalah aset digital yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam tata kelola proyek sesuai ketentuan yang berlaku.

Contohnya adalah UNI pada Uniswap dan MANA yang digunakan dalam sistem voting Decentraland.

Namun, memiliki governance token tidak selalu berarti hak suara langsung aktif.

Pada Uniswap, pemegang UNI perlu melakukan delegasi hak suara terlebih dahulu, baik kepada alamat dompet sendiri maupun kepada pihak lain.

Berdasarkan panduan voting Uniswap, proses delegasi tidak memindahkan kepemilikan token UNI. Pengguna tetap memegang asetnya, sementara hak suara diberikan kepada alamat yang dipilih.

Delegasi tersebut diperlukan agar pengguna dapat memberikan suara pada proposal yang memenuhi persyaratan.

Uniswap juga menerapkan beberapa tahap tata kelola, mulai dari diskusi awal, Temperature Check, hingga voting on-chain.

Dalam prosedur governance yang diperbarui pada April 2026, sebuah proposal harus memperoleh setidaknya 10 juta suara UNI yang mendukung untuk melewati tahap Temperature Check.

Pada tahap voting on-chain, proposal membutuhkan dukungan sedikitnya 40 juta suara UNI agar memenuhi ketentuan quorum yang berlaku.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa memiliki mayoritas dari suara yang masuk belum tentu cukup untuk meloloskan proposal jika ambang batas partisipasi tidak terpenuhi.

Apa Perbedaan DAO dan Organisasi Tradisional?

Perbedaan utama DAO dan organisasi tradisional terletak pada cara kewenangan serta keputusan dikelola.

AspekDAOOrganisasi Tradisional
Pengambilan keputusanMelalui proposal, voting, atau mekanisme tata kelola lainUmumnya melalui direksi, manajemen, atau pemegang saham
Hak suaraDapat berbasis token, reputasi, atau keanggotaanBergantung pada struktur hukum dan aturan organisasi
TransparansiVoting dan transaksi on-chain dapat diperiksa publikKeterbukaan bergantung pada regulasi dan kebijakan internal
Pelaksanaan keputusanMelalui smart contract atau pihak yang diberi wewenangMelalui manajemen dan prosedur internal
Pengelolaan danaDapat menggunakan treasury on-chain dan multisigUmumnya menggunakan rekening dan sistem keuangan perusahaan
RisikoKerentanan kode, konsentrasi suara, dan penyalahgunaan izinPenyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta kegagalan tata kelola

Tabel tersebut menggambarkan perbedaan umum. Dalam praktiknya, beberapa DAO juga memiliki badan hukum, pengelola profesional, dan prosedur operasional yang menyerupai organisasi konvensional.

Apa Saja Kelebihan DAO?

Transparansi Voting dan Pengelolaan Dana

Salah satu keunggulan DAO adalah kemampuan anggota memeriksa proposal, hasil pemungutan suara, dan sebagian transaksi keuangan melalui blockchain.

Jika dana dikelola menggunakan treasury on-chain, publik dapat menelusuri pemindahan aset dari alamat dompet yang bersangkutan.

Namun, transparansi tersebut tidak otomatis mencakup seluruh aktivitas organisasi, seperti perjanjian bisnis di luar blockchain atau proses pengambilan keputusan informal.

Partisipasi yang Lebih Terbuka

DAO memungkinkan pengguna dari berbagai negara berpartisipasi dalam tata kelola proyek tanpa harus hadir secara fisik.

Dalam sejumlah proyek, pengguna cukup memiliki dompet yang kompatibel dan memenuhi persyaratan hak suara.

Model ini dapat memberikan akses lebih luas terhadap pengambilan keputusan dibandingkan organisasi yang seluruh kebijakannya ditentukan oleh kelompok pimpinan kecil.

Pelaksanaan Keputusan melalui Smart Contract

DAO dapat memanfaatkan kontrak pintar untuk menjalankan instruksi yang telah disetujui.

Contohnya adalah pencairan dana setelah proposal memenuhi ambang dukungan tertentu dan melewati masa tunggu yang ditentukan.

Teknologi ini dapat mengurangi kebutuhan persetujuan manual untuk beberapa proses, meskipun tetap memerlukan sistem pemicu dan izin yang sesuai.

Penjelasan lebih lengkap tersedia dalam panduan apa itu kontrak pintar, cara kerja, dan risikonya.

Pengembangan yang Melibatkan Banyak Kontributor

DAO juga dapat membantu proyek mengoordinasikan pendanaan dan pengembangan melalui proposal dari kontributor yang berbeda.

Misalnya, dana treasury dapat dialokasikan untuk audit keamanan, penelitian, atau pembangunan aplikasi baru.

Meski demikian, manfaatnya tetap bergantung pada kualitas proposal, mekanisme pengawasan, dan kemampuan pelaksana memenuhi tujuan yang telah disetujui.

Apa Saja Kekurangan dan Risiko DAO?

Dominasi Pemegang Token Besar

DAO berbasis token dapat menghadapi konsentrasi kekuasaan apabila sebagian besar token dikuasai sejumlah kecil alamat.

Kondisi tersebut memungkinkan pemegang token besar atau whale memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap hasil voting.

Bahkan ketika pemungutan suara berlangsung secara terbuka, hasilnya belum tentu mewakili kepentingan seluruh pengguna.

Kerentanan Smart Contract

DAO dapat menggunakan kontrak pintar untuk mengelola dana dalam jumlah besar.

Kesalahan kode, kelemahan kontrol akses, atau pengaturan izin yang tidak aman dapat membuka peluang eksploitasi.

Audit keamanan dapat membantu mengidentifikasi masalah, tetapi tidak menjamin seluruh kerentanan telah ditemukan.

Partisipasi dan Proses Keputusan

Tidak semua pemegang token aktif mengikuti voting.

Tingkat partisipasi yang rendah dapat membuat keputusan penting ditentukan oleh kelompok kecil peserta yang secara rutin menggunakan hak suaranya.

Sebaliknya, diskusi panjang, quorum yang sulit tercapai, dan proses voting berlapis dapat memperlambat pelaksanaan keputusan.

Kendali Admin dan Multisig

Sebagian DAO masih memberikan kewenangan khusus kepada pengembang, komite keamanan, atau pemegang kunci multisig.

Pihak tersebut dapat bertanggung jawab menjalankan keputusan, menghentikan fungsi tertentu, atau merespons kondisi darurat.

Mekanisme ini dapat membantu melindungi proyek, tetapi juga menciptakan titik kendali yang perlu diawasi.

Risiko Hukum dan Operasional

Status DAO sebagai sistem tata kelola blockchain tidak otomatis menjadikannya badan hukum yang diakui di setiap negara.

Kewajiban terkait pengelolaan dana, kontrak, perpajakan, dan tanggung jawab hukum dapat berbeda menurut yurisdiksi serta struktur organisasi.

Karena itu, DAO tidak boleh dianggap kebal terhadap regulasi atau tindakan hukum hanya karena beroperasi melalui smart contract.

Contoh DAO dalam Dunia Kripto

Uniswap DAO

Uniswap merupakan protokol bursa terdesentralisasi yang memiliki sistem governance berbasis token UNI.

Pemegang UNI dapat mendelegasikan suara untuk ikut menentukan perubahan protokol, pengelolaan treasury, dan kebijakan tertentu dalam ruang lingkup tata kelola Uniswap.

Menurut dokumentasi governance resmi Uniswap, proses pengambilan keputusan memiliki aturan tersendiri mengenai pengajuan proposal, quorum, dan pelaksanaan keputusan.

Ini menunjukkan bahwa tata kelola DAO dapat memiliki struktur yang cukup formal, meskipun keputusannya melibatkan pemegang token.

Decentraland DAO

Decentraland menggunakan DAO untuk mengatur sejumlah aspek dunia virtual berbasis blockchain.

Menurut panduan resmi Decentraland, hak suara dapat berasal dari kepemilikan MANA, LAND, serta NAMES, dengan bobot voting yang berbeda.

Pemegang aset dapat memberikan suara untuk proposal yang memengaruhi pengembangan serta pengelolaan platform.

Namun, tidak seluruh hasil voting dilaksanakan secara otomatis.

Decentraland menggunakan kombinasi voting off-chain dan komite multisig untuk menjalankan keputusan tertentu di blockchain.

The DAO: Kasus Peretasan yang Mengubah Ethereum

Salah satu contoh paling terkenal dalam sejarah industri kripto adalah The DAO, proyek pengelolaan dana investasi berbasis Ethereum yang diluncurkan pada 2016.

Proyek tersebut mengalami eksploitasi akibat kerentanan reentrancy pada smart contract, yang memungkinkan penyerang mengalihkan lebih dari 3,6 juta ETH.

Berdasarkan catatan Ethereum Foundation pada 17 Juni 2016, masalah tersebut terjadi pada kontrak The DAO, bukan karena blockchain Ethereum secara keseluruhan berhasil diretas.

Peristiwa ini memicu perdebatan mengenai apakah transaksi blockchain seharusnya tetap dianggap final ketika terjadi eksploitasi besar.

Pada 20 Juli 2016, jaringan Ethereum menjalankan hard fork yang memungkinkan pemulihan dana melalui kontrak pengembalian khusus.

Namun, sebagian peserta menolak perubahan tersebut dan mempertahankan rantai lama, yang kemudian dikenal sebagai Ethereum Classic.

Menurut arsip resmi riwayat Ethereum, hard fork tersebut berlangsung pada blok 1.920.000.

Kasus ini memperlihatkan bahwa kode yang transparan tetap bisa memiliki kerentanan, dan keputusan tata kelola dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi seluruh ekosistem.

ZetaChain: Voting yang Bisa Mengubah Masa Depan Blockchain

Contoh yang lebih baru terlihat pada proses tata kelola ZetaChain pada November 2026.

Melalui proposal yang diajukan pada 4 November, proyek tersebut meminta persetujuan untuk menghentikan blockchain Layer-1 miliknya dan memindahkan ZETA native ke Solana.

Proposal tersebut mencakup perubahan besar, mulai dari mekanisme migrasi token, penghentian validator, hingga rencana pembakaran sebagian pasokan ZETA.

Seperti dijelaskan dalam pemberitaan Coin Edition Indonesia mengenai migrasi ZetaChain, pemungutan suara atas rincian tersebut dijadwalkan berakhir pada 7 November 2026.

Kasus ini menjadi contoh bagaimana voting tata kelola blockchain dapat menentukan perubahan yang jauh lebih besar daripada sekadar pembaruan fitur aplikasi.

Namun, keberadaan mekanisme governance tidak otomatis menjadikan semua keputusan proyek dikendalikan sepenuhnya oleh organisasi DAO.

Bagaimana Cara Mengikuti Voting DAO bagi Pengguna Indonesia?

Pemegang aset kripto yang ingin berpartisipasi dalam DAO sebaiknya memahami proses dan persyaratan setiap proyek sebelum menghubungkan dompet.

Secara umum, langkah-langkahnya sebagai berikut.

  1. Periksa situs governance resmi. Temukan portal pemungutan suara melalui situs atau dokumentasi proyek, bukan tautan acak dari pesan pribadi.
  2. Baca proposal lengkap. Periksa tujuan perubahan, alasan pengajuan, dampaknya terhadap token, dan siapa yang akan melaksanakan keputusan.
  3. Periksa hak suara. Pastikan apakah voting menggunakan saldo token, token yang didelegasikan, NFT, atau sistem keanggotaan lain.
  4. Hubungkan dompet yang kompatibel. Gunakan dompet sesuai jaringan dan pastikan tanda tangan atau transaksi yang diminta sesuai dengan tindakan voting.
  5. Berikan suara sesuai persyaratan. Voting off-chain sering menggunakan tanda tangan pesan tanpa biaya gas, sementara voting on-chain biasanya memerlukan biaya jaringan.
  6. Pantau hasil dan pelaksanaan. Periksa apakah proposal memenuhi quorum, melewati timelock, dan benar-benar dilaksanakan.

Sebagai contoh, pengguna yang mengikuti tata kelola Uniswap perlu mendelegasikan hak suara UNI terlebih dahulu.

Proses delegasi dilakukan melalui transaksi on-chain sehingga membutuhkan ETH untuk biaya gas. Setelah hak suara aktif, pemegang UNI dapat mengikuti proposal sesuai aturan yang berlaku.

Namun, memiliki token governance tidak sama dengan memiliki saham perusahaan. Token tersebut juga tidak otomatis memberikan hak atas dividen, keuntungan, atau dana treasury.

Pengguna Indonesia perlu memahami bahwa hak yang diperoleh bergantung pada desain token dan aturan masing-masing proyek.

Selain itu, jangan pernah membagikan seed phrase atau private key kepada situs yang mengaku menyediakan layanan voting DAO.

Kesimpulan: Apakah DAO Benar-Benar Terdesentralisasi?

DAO menawarkan pendekatan berbeda dalam mengelola organisasi dan proyek blockchain.

Melalui proposal, pemungutan suara, dan smart contract, pengguna dapat memiliki kesempatan lebih besar untuk ikut memengaruhi keputusan penting.

Namun, keberhasilan DAO tidak cukup dinilai dari keberadaan governance token atau banyaknya proposal yang diajukan.

Tingkat desentralisasi yang sebenarnya bergantung pada distribusi hak suara, kewenangan pengelola, transparansi pelaksanaan keputusan, dan keamanan pengelolaan dana.

Karena itu, sebelum berpartisipasi dalam sebuah DAO, pengguna sebaiknya memeriksa siapa yang memegang kekuasaan terbesar, bagaimana keputusan dijalankan, dan apakah terdapat mekanisme pengawasan ketika terjadi masalah.

Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.