Penyitaan Aset Kripto di Indonesia, OJK Soroti Risiko Penyimpanan Barang Bukti

• OJK mengungkap dua pola penyimpanan aset kripto sitaan, yakni melalui penyelenggara yang diawasi atau wallet milik aparat.
• Hakim menyoroti persoalan penilaian Bitcoin sitaan karena harganya dapat berubah selama proses hukum berlangsung.
• Pakar hukum menekankan pentingnya menjaga keaslian bukti digital dan mencatat nilai aset saat penyitaan maupun putusan.

Menyita Bitcoin ternyata tidak sesederhana menyita uang tunai atau barang berharga. Setelah aset kripto diamankan dalam perkara pidana, muncul persoalan lain: siapa yang harus mengendalikan wallet, bagaimana memastikan aset tetap aman, dan berapa nilai yang seharusnya dicantumkan dalam putusan pengadilan?

Pertanyaan tersebut menjadi perhatian dalam forum Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (PERISAI Badilum) Episode 19 yang digelar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung pada Senin (9/11/2026).

Dalam forum bertema Penanganan Perkara Aset Kripto itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan dua pola penyimpanan aset digital hasil penyitaan yang memiliki karakteristik risiko berbeda.

Pembahasan tersebut sekaligus mengungkap tantangan yang belum tentu muncul dalam penanganan barang bukti konvensional, terutama karena aset kripto dapat dipindahkan melalui blockchain dan nilainya terus berubah mengikuti pasar.

OJK Ungkap Dua Cara Menyimpan Aset Kripto Sitaan

Persoalan penyitaan aset kripto muncul ketika perwakilan Pengadilan Negeri (PN) Amlapura mempertanyakan mekanisme pengamanan barang bukti dalam perkara pidana.

Pertanyaan tersebut mencakup cara menyimpan aset digital agar tetap tersedia selama proses persidangan, serta bagaimana menentukan nilainya untuk kepentingan putusan.

Berdasarkan laporan hasil forum yang diterbitkan Dandapala pada 9 November, Iwan Budiman, pejabat OJK yang menangani pengaturan dan perizinan aset keuangan digital serta kripto, menjelaskan dua pola penyimpanan yang digunakan aparat penegak hukum.

Pola pertama adalah menyimpan aset melalui wallet pada penyelenggara yang berada dalam pengawasan OJK.

Melalui mekanisme tersebut, penyimpanan aset melibatkan pihak lain yang memiliki infrastruktur pengelolaan aset digital.

Keterlibatan penyelenggara eksternal menghadirkan aspek tanggung jawab dan risiko tersendiri, terutama terkait keamanan penyimpanan serta ketersediaan aset ketika dibutuhkan untuk pembuktian.

Pola kedua adalah menggunakan wallet yang dikelola sendiri oleh aparat penegak hukum.

Dalam skema ini, aparat memiliki kendali langsung atas aset yang disita tanpa harus menyerahkan pengelolaan wallet kepada pihak eksternal.

Namun, kendali langsung tersebut juga berarti aparat perlu mengelola risiko keamanan yang berkaitan dengan penyimpanan dan akses terhadap aset digital.

Iwan tidak menetapkan salah satu mekanisme sebagai pilihan yang paling tepat. Menurut penjelasannya, kedua pola memiliki risiko masing-masing yang harus dikelola.

Prioritas utamanya adalah memastikan barang bukti tetap aman dan tersedia ketika dibutuhkan dalam proses hukum.

Pernyataan tersebut merupakan penjelasan mengenai praktik penyimpanan yang dibahas dalam forum, bukan pengumuman aturan baru yang mewajibkan aparat menggunakan salah satu metode tertentu.

Siapa yang Mengendalikan Private Key Bitcoin Sitaan?

Perbedaan kedua pola penyimpanan tersebut menjadi penting apabila dilihat dari cara kerja aset kripto.

Tidak seperti uang tunai yang dapat diamankan secara fisik, Bitcoin dan berbagai cryptocurrency lain dikendalikan melalui mekanisme kriptografi.

Private key merupakan informasi rahasia yang memungkinkan pemilik kendali melakukan penandatanganan transaksi dari alamat blockchain terkait.

Dalam konteks penyitaan, persoalan keamanan tidak berhenti pada identifikasi alamat wallet atau pencatatan jumlah aset.

Aparat juga perlu memastikan bahwa mekanisme pengendalian aset tidak membuka peluang pemindahan tanpa otorisasi.

Jika penyimpanan dilakukan melalui pihak eksternal, kejelasan tanggung jawab dan prosedur akses menjadi faktor penting.

Sebaliknya, apabila wallet dikelola langsung oleh aparat, keamanan kredensial dan pengendalian akses menjadi tanggung jawab yang harus ditangani dalam mekanisme internalnya.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pencatatan setiap tindakan terhadap aset.

Informasi seperti alamat wallet, jumlah kripto, waktu pemindahan, dan hash transaksi dapat membantu mendokumentasikan perpindahan aset melalui blockchain.

Namun, catatan blockchain saja tidak selalu dapat membuktikan siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan sebuah wallet.

Karena itu, bukti transaksi perlu dikaitkan dengan dokumentasi dan pembuktian lain yang relevan dengan perkara.

Persoalan ini juga berbeda dari penyimpanan aset nasabah pada platform perdagangan kripto.

Sebagaimana sebelumnya dibahas dalam artikel Aset Kripto Nasabah Hilang, Siapa Ganti? OJK Tegaskan Tanggung Jawab dan Batas Penyimpanan, POJK Nomor 27 Tahun 2024 mengatur kewajiban keamanan bagi pedagang dan kustodian aset digital.

Peraturan tersebut, sebagaimana telah diubah melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025, merupakan bagian dari kerangka pengawasan penyelenggara perdagangan aset kripto.

Sementara itu, penyimpanan aset hasil penyitaan dalam perkara pidana memiliki kebutuhan tambahan berupa pengamanan barang bukti, dokumentasi proses penegakan hukum, dan kepastian pelaksanaan putusan.

Harga Bitcoin Berubah Terus, Bagaimana Nilai Sitaan Ditentukan?

Di luar keamanan penyimpanan, forum PERISAI juga mengangkat persoalan penilaian aset kripto yang mengalami fluktuasi harga.

Iwan menjelaskan bahwa pembahasan di kalangan aparat penegak hukum mengarah pada pencantuman jenis dan jumlah aset yang disita, bukan hanya nilai rupiahnya.

Sebagai contoh, barang bukti dapat dinyatakan dalam bentuk 10 Bitcoin.

Pendekatan tersebut dipertimbangkan karena nilai rupiah dari aset yang sama dapat berubah secara signifikan selama proses hukum berlangsung.

Jika hanya nilai rupiah pada satu tanggal yang dijadikan acuan, muncul persoalan ketika harga pasar berubah sebelum perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Sebaliknya, pencatatan jenis dan jumlah aset memungkinkan objek sitaan tetap teridentifikasi meskipun nilai pasarnya berfluktuasi.

Namun, pendekatan tersebut tidak berarti pencatatan nilai rupiah menjadi tidak diperlukan.

Edmon Makarim, pakar hukum telematika dari Universitas Indonesia yang menjadi narasumber forum, menekankan pentingnya mendokumentasikan nilai aset pada saat penyitaan maupun ketika putusan dijatuhkan.

Dengan demikian, perubahan nilai aset selama proses hukum dapat ditelusuri secara transparan.

Perbedaan ini memperlihatkan dua informasi yang sama-sama penting, yakni jumlah aset digital yang diamankan dan nilai ekonominya pada waktu tertentu.

Misalnya, jika barang bukti berupa 10 BTC, jumlah Bitcoin tersebut dapat tetap sama selama tidak ada perubahan kepemilikan atau pemindahan yang memengaruhi saldo. Namun, nilai rupiahnya dapat berbeda antara tanggal penyitaan dan tanggal putusan.

Contoh tersebut hanya menggambarkan persoalan penilaian yang dibahas dalam forum, bukan kasus penyitaan 10 BTC yang telah diputus pengadilan.

Hakim Diingatkan Tidak Hanya Bergantung pada Keterangan Ahli

Selain aspek penyimpanan, Edmon Makarim menyoroti pentingnya pemahaman hakim terhadap karakteristik aset digital.

Menurutnya, pengadilan perlu memahami objek perkara dan hubungan hukum yang timbul, bukan hanya mengandalkan istilah teknologi atau keterangan ahli.

Dalam perkara kripto, hakim perlu membedakan apakah objek yang disengketakan merupakan koin, token, hak atas aset, atau transaksi tertentu.

Identifikasi tersebut penting karena suatu persoalan dapat melibatkan hubungan hukum perdata, kewajiban administratif, maupun dugaan tindak pidana.

Edmon juga mengingatkan pentingnya menjaga keaslian dan integritas bukti elektronik.

Tindakan pemindahan atau pengamanan aset digital perlu dilakukan secara hati-hati dan terdokumentasi agar proses tersebut tidak menimbulkan persoalan baru dalam pembuktian.

Berdasarkan laporan terpisah mengenai sesi penutup forum, Edmon turut menekankan bahwa hakim perlu memahami proses penyitaan untuk memastikan tindakan aparat berada dalam batas kewenangannya.

Penekanan tersebut menunjukkan bahwa penanganan aset kripto bukan semata-mata persoalan kemampuan melacak transaksi blockchain.

Aspek legalitas tindakan, integritas barang bukti, dan hubungan antara aset dengan pihak yang terlibat tetap menjadi bagian penting dalam proses peradilan.

Apa Artinya bagi Penanganan Perkara Kripto di Indonesia?

Pembahasan PERISAI Badilum Episode 19 menandai semakin besarnya perhatian lingkungan peradilan terhadap tantangan hukum aset digital.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga dikonfirmasi melalui laporan resmi Pengadilan Negeri Padang, yang menyebutkan bahwa hakim dan tenaga teknis mengikuti forum secara daring pada 9 November.

Bagi penegakan hukum, hasil diskusi ini memperlihatkan tiga persoalan yang saling berkaitan: pengendalian aset setelah penyitaan, penentuan nilai ekonomi barang bukti, dan pembuktian kepemilikan serta transaksi digital.

Ketiganya membutuhkan pendekatan yang berbeda dari penanganan aset konvensional, terutama karena aset kripto dapat berpindah dengan cepat dan tidak selalu memiliki hubungan langsung antara alamat wallet dengan identitas seseorang.

Sebelumnya, Crypto Indonesia Pagi Ini edisi 9 November telah menyoroti agenda Mahkamah Agung dalam membahas penanganan perkara kripto bersama OJK dan pakar hukum.

Hasil forum kini memberikan gambaran lebih konkret mengenai persoalan yang dihadapi aparat dan hakim ketika berurusan dengan aset digital.

Namun, belum ada pengumuman dalam forum tersebut mengenai standar operasional baru yang berlaku secara nasional untuk penyimpanan Bitcoin sitaan.

Untuk saat ini, dua pola penyimpanan yang dijelaskan OJK menunjukkan adanya sejumlah pilihan dalam pengamanan aset kripto, tetapi masing-masing tetap memerlukan pengelolaan risiko yang memadai.

Persoalan utamanya bukan hanya bagaimana aparat menyita Bitcoin, melainkan bagaimana memastikan aset yang sama tetap aman, dapat dibuktikan, dan tersedia ketika pengadilan harus menentukan nasibnya.