- Model stablecoin Rupiah IDRP telah lulus regulatory sandbox OJK sejak Juni 2026.
- Laporan Coinfest Asia mengidentifikasi delapan aspek kesiapan institusi untuk mengadopsi stablecoin.
- Kelulusan sandbox belum otomatis berarti izin usaha penuh atau kesiapan adopsi secara luas.
Indonesia telah memiliki model penerbitan stablecoin Rupiah yang berhasil melewati regulatory sandbox Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, laporan industri terbaru yang dibahas bersama regulator mengungkap persoalan lain: apakah lembaga keuangan sudah siap menggunakan teknologi tersebut?
Pertanyaan itu mengemuka setelah Coinfest Asia memaparkan delapan aspek kesiapan institusi dalam forum bersama OJK di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara keberhasilan pengujian model bisnis stablecoin dan kesiapan operasional lembaga yang nantinya akan mengadopsinya.
Stablecoin Rupiah Sudah Lulus Sandbox, Apa Artinya?
Indonesia sebenarnya telah mencatat kemajuan dalam pengujian teknologi stablecoin berbasis Rupiah.
Berdasarkan pengumuman resmi OJK pada Juni 2026, PT Adhyoka Berkah Maju dinyatakan lulus regulatory sandbox pada 11 Juni 2026 melalui model bisnis penerbitan stablecoin Rupiah bernama IDRP.
Kelulusan tersebut menjadi salah satu pencapaian pengujian inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) yang diawasi regulator.
Namun, terdapat batasan penting. OJK menyatakan bahwa setelah lulus, Adhyoka dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran sesuai ketentuan POJK Nomor 3 Tahun 2024.
Artinya, kelulusan sandbox tidak otomatis sama dengan kepemilikan izin usaha penuh ataupun persetujuan untuk menjalankan seluruh kegiatan komersial tanpa pembatasan.
Regulator juga membuka kesempatan bagi penyelenggara lain dengan model bisnis serupa untuk mengajukan pendaftaran tanpa harus mengulangi proses pengujian sandbox.
Perkembangan tersebut berlanjut hingga Oktober. Dalam laporan resmi OJK terbaru, terdapat 43 permohonan regulatory sandbox yang telah diterima hingga 31 Oktober 2026.
Sebanyak tujuh peserta dinyatakan lulus, mencakup enam kategori model bisnis, termasuk penerbitan stablecoin Rupiah, tokenisasi emas, surat berharga, manfaat properti, kustodian aset digital non-perdagangan, dan manajer dana kripto.
Sebelumnya, Coin Edition Indonesia mengulas perkembangan peserta sandbox OJK dan tantangan membawa inovasi keuangan digital menuju penggunaan komersial.
Meski model penerbitan stablecoin telah melewati pengujian, persoalan berikutnya adalah kesiapan lembaga yang akan mengintegrasikannya ke dalam sistem keuangan mereka.
Laporan Coinfest Asia Ungkap 8 Aspek Kesiapan Stablecoin
Dalam forum Industry Intelligence: Key Findings & Regulator Dialogue on Indonesia’s Digital Assets pada 17 November 2026, Coinfest Asia menyerahkan laporan bertajuk Practitioner Intelligence on Stablecoins and Tokenization in Asia kepada OJK.
Menurut pengumuman resmi Coinfest Asia, laporan tersebut merangkum pandangan praktisi industri mengenai peluang, risiko, dan tantangan implementasi aset digital di pasar Asia.
Salah satu temuan pentingnya adalah delapan aspek yang perlu diperhatikan dalam kesiapan internal institusi sebelum mengadopsi stablecoin.
Aspek pertama dan kedua berkaitan dengan pemeriksaan cadangan aset penerbit serta penilaian dan pemilihan penerbit stablecoin. Institusi perlu memahami kualitas aset yang menopang nilai token dan risiko pihak yang menerbitkannya.
Aspek ketiga mencakup pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Berikutnya, aspek keempat dan kelima menyangkut tata kelola wallet serta kustodian, dan perlakuan akuntansi terhadap aset digital tersebut.
Sementara itu, aspek keenam dan ketujuh berfokus pada proses penyelesaian transaksi atau settlement, serta prosedur penebusan stablecoin menjadi aset yang mendasarinya.
Aspek terakhir adalah persetujuan pada tingkat direksi atau dewan pengurus, yang menempatkan keputusan penggunaan stablecoin sebagai bagian dari tata kelola institusi, bukan sekadar implementasi teknologi.
Kedelapan aspek ini menunjukkan bahwa kesiapan mengadopsi stablecoin melibatkan berbagai fungsi perusahaan, mulai dari manajemen risiko, kepatuhan, pengelolaan aset, hingga pengambilan keputusan strategis.
Sebagai contoh, institusi mungkin telah memiliki infrastruktur blockchain yang memadai. Namun, tanpa prosedur penebusan yang jelas atau kebijakan kustodian yang sesuai, penggunaan stablecoin tetap dapat menimbulkan risiko operasional.
Di sinilah muncul perbedaan mendasar antara pengujian model penerbitan IDRP dan kesiapan calon penggunanya.
Kelulusan sandbox membuktikan bahwa suatu model bisnis telah berhasil melewati tahapan pengujian regulator. Sebaliknya, delapan aspek dalam laporan Coinfest Asia merupakan kerangka evaluasi kesiapan institusi berdasarkan pandangan praktisi industri.
Laporan tersebut tidak secara khusus menyatakan bahwa IDRP gagal memenuhi delapan aspek itu.
Apakah Delapan Aspek Itu Menjadi Aturan Baru OJK?
Penting dicatat bahwa delapan aspek kesiapan tersebut berasal dari laporan praktisi yang disampaikan Coinfest Asia, bukan delapan persyaratan regulasi baru yang diumumkan OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menyambut laporan tersebut sebagai masukan untuk memahami kebutuhan dan dinamika industri.
Dalam forum itu, ia juga menekankan pentingnya mengubah diskusi industri menjadi langkah konkret yang mendukung perkembangan ekosistem keuangan digital Indonesia.
Adi menggarisbawahi tiga prioritas utama, yakni peningkatan literasi masyarakat, penguatan industri, dan pemeliharaan stabilitas.
Pernyataan tersebut menempatkan pengembangan stablecoin dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar penerbitan token baru.
Institusi yang ingin mengadopsinya tetap harus mempertimbangkan perlindungan pengguna, keandalan penyimpanan aset, serta kesesuaian operasional dengan kerangka pengawasan yang berlaku.
Stablecoin Rupiah juga perlu dibedakan dari Rupiah Digital yang dikembangkan Bank Indonesia. Seperti dijelaskan dalam artikel mengenai perbedaan CBDC dan aset kripto, stablecoin yang diterbitkan entitas swasta bukan mata uang digital bank sentral.
Tantangan Berikutnya Bukan Hanya Penerbitan Token
Perkembangan selama 2026 memperlihatkan bahwa Indonesia mulai membangun jalur pengujian regulasi bagi model bisnis aset digital, termasuk stablecoin Rupiah.
Namun, laporan terbaru Coinfest Asia memperlihatkan bahwa keberhasilan pengujian teknologi belum menjawab seluruh persoalan implementasi.
Bagi institusi, keputusan menggunakan stablecoin tidak hanya menyangkut kemampuan mengirim dan menerima token. Ada persoalan cadangan aset, mekanisme penebusan, kepatuhan, tata kelola, dan persetujuan manajemen yang harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Belum ada bukti dalam pengumuman forum tersebut bahwa delapan aspek kesiapan sudah dipenuhi secara menyeluruh oleh institusi di Indonesia, ataupun bahwa OJK telah menetapkannya sebagai kewajiban regulasi tambahan.
Dengan demikian, keberhasilan IDRP melewati sandbox dan temuan praktisi dalam laporan Coinfest Asia menggambarkan dua tahapan berbeda dalam perkembangan stablecoin di Indonesia.
Pengujian model bisnis telah menghasilkan kemajuan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kesiapan institusi dan kerangka operasional agar teknologi tersebut dapat diadopsi secara lebih luas dengan risiko yang terkendali.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.