The Fed Soroti Risiko Tokenisasi Usai Binance Dibobol, Stablecoin Lebih Rentan?

Last Updated:
The Fed Soroti Risiko Tokenisasi Usai Binance Dibobol, Stablecoin Lebih Rentan?
Google News

Get our latest news first. Add us as your Preferred Source on Google and tap "Star" to prioritize our updates.

  • Gubernur The Fed Christopher Waller memperingatkan risiko keamanan dan pemulihan aset dalam keuangan tertokenisasi.
  • Deposito bank tertokenisasi berpotensi menawarkan perlindungan hukum yang berbeda dari stablecoin.
  • Keamanan, tata kelola, dan perlindungan investor dapat menentukan arah adopsi blockchain berikutnya.

Peretasan Binance senilai sekitar US$6,3 miliar kembali memunculkan pertanyaan mengenai keamanan aset blockchain. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap perlindungan investor, deposito bank tertokenisasi (tokenized bank deposits) mulai diperbincangkan sebagai alternatif pembayaran digital yang berpotensi menawarkan perlindungan regulasi berbeda dari stablecoin.

Gubernur Federal Reserve (The Fed), Christopher Waller, turut menyoroti persoalan tersebut dalam pidato terbarunya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan teknologi keuangan tertokenisasi tidak hanya bergantung pada kecepatan transaksi, tetapi juga pada keamanan, kepastian hukum, dan kemampuan menangani kesalahan.

Waller dari The Fed Soroti Risiko Keamanan Keuangan Tertokenisasi

Gubernur The Fed Christopher Waller menyampaikan kekhawatiran mengenai berbagai risiko keamanan yang menyertai perkembangan keuangan tertokenisasi.

Dalam pidato resminya pada 17 November 2026 di konferensi tahunan The Clearing House, New York, Waller menyoroti ancaman pencurian atau kehilangan private key, penyalahgunaan smart contract, kesalahan transaksi, serta aset yang terjebak pada jaringan blockchain yang gagal beroperasi.

Ia menekankan bahwa layanan keuangan berbasis tokenisasi membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan teknologi yang canggih.

Kepercayaan terhadap sistem tersebut juga harus dibangun melalui keandalan operasional dan tata kelola yang jelas.

Salah satu tantangan terbesar adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika transaksi otomatis mengalami masalah.

Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang memiliki prosedur penyelesaian sengketa dan mekanisme tertentu untuk menangani kesalahan transfer, banyak transaksi blockchain tidak dapat langsung dibatalkan setelah dikonfirmasi.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penyedia layanan dapat memulihkan aset ketika dana dikirim ke alamat yang salah atau terjadi pelanggaran keamanan.

Peretasan Binance Kembali Memunculkan Pertanyaan Perlindungan Investor

Kekhawatiran mengenai keamanan blockchain semakin relevan setelah insiden peretasan Binance pada 29 Oktober 2026.

Serangan tersebut menyebabkan sekitar US$6,34 miliar aset kripto terdampak, menjadikannya salah satu insiden pencurian terbesar dalam sejarah industri.

Berdasarkan pembaruan investigasi resmi Binance, serangan melibatkan beberapa tahap kompromi sistem internal, termasuk perangkat karyawan, kredensial akses, dan layanan penandatanganan transaksi wallet.

Penyelidikan awal menemukan bahwa penyerang memanfaatkan akses yang diperoleh dari perangkat karyawan untuk menjalankan kode berbahaya melalui infrastruktur layanan wallet.

Namun, Binance menyatakan tidak menemukan bukti bahwa private key wallet bocor secara langsung.

Serangan tersebut menunjukkan bahwa aset kripto tetap dapat dicuri melalui kelemahan infrastruktur operasional, bahkan ketika private key tidak diketahui telah terekspos.

Sebagai respons, Binance bekerja sama dengan penerbit token, perusahaan analitik blockchain, dan aparat penegak hukum untuk membatasi perpindahan aset hasil pencurian.

Perusahaan menyatakan sekitar US$2,85 miliar aset berhasil dibekukan atau dicegat dalam proses penanganan insiden.

Binance juga berkomitmen menanggung kerugian pengguna menggunakan sumber daya perusahaan. Hingga 31 Oktober, sebanyak 98 persen aset token yang terdampak telah diisi kembali, menurut pembaruan perusahaan.

Namun, penggantian aset pengguna tidak berarti seluruh dana yang dicuri telah berhasil direbut kembali dari penyerang.

Sebagaimana dibahas Coin Edition Indonesia sebelumnya, kemampuan sejumlah penerbit stablecoin membekukan token menunjukkan adanya mekanisme perlindungan tertentu yang tidak tersedia pada seluruh aset kripto.

Apa yang Terjadi Jika Transaksi Kripto Tidak Bisa Dibatalkan?

Salah satu karakteristik utama blockchain adalah finalitas transaksi. Ketika transaksi telah dikonfirmasi dan mencapai finalitas sesuai aturan jaringan, pengguna umumnya tidak dapat membatalkannya secara sepihak.

Hal ini berbeda dari beberapa mekanisme pembayaran konvensional yang memungkinkan penanganan kesalahan atau sengketa melalui perantara keuangan.

Pada jaringan blockchain publik yang terdesentralisasi, tidak selalu ada otoritas pusat yang dapat memblokir atau mengembalikan transfer yang telah selesai.

Karena itu, kesalahan pengiriman ke alamat wallet yang keliru dapat menyebabkan aset sulit, bahkan tidak mungkin, dipulihkan tanpa kerja sama pihak penerima atau mekanisme tambahan.

Meski demikian, tidak semua aset blockchain memiliki tingkat kendali yang sama.

Sejumlah penerbit stablecoin memiliki kemampuan administratif untuk membekukan token tertentu apabila terdapat dasar dan prosedur yang sesuai.

Bursa kripto juga dapat membatasi akses terhadap aset yang berada dalam penguasaannya. Namun, tindakan tersebut tidak sama dengan membatalkan transaksi yang sudah final pada blockchain.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pemulihan aset sangat bergantung pada desain jaringan, karakteristik token, serta kewenangan pihak yang terlibat.

Bagi investor dan institusi keuangan, keterbatasan tersebut menciptakan risiko operasional yang perlu diperhitungkan sebelum menggunakan aset blockchain untuk transaksi bernilai besar.

Waller menekankan bahwa persoalan tersebut membutuhkan tata kelola, kerangka hukum, serta mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas.

Apakah Deposito Bank Tertokenisasi Lebih Aman daripada Stablecoin?

Deposito bank tertokenisasi merupakan representasi digital dari simpanan bank yang dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi melalui teknologi blockchain.

Berbeda dari stablecoin yang umumnya diterbitkan perusahaan swasta dengan dukungan aset cadangan, deposito tertokenisasi tetap berkaitan dengan kewajiban bank penerbit kepada nasabah.

Karakteristik tersebut dapat memberikan jalur perlindungan hukum yang lebih jelas dalam kondisi tertentu karena produknya berada dalam sistem perbankan yang sudah memiliki aturan dan mekanisme pengawasan.

Sebaliknya, perlindungan pengguna stablecoin sangat bergantung pada struktur penerbit, kualitas aset cadangan, pengaturan kustodian, dan kebijakan penebusannya.

Deposito tertokenisasi juga berpotensi memanfaatkan prosedur kepatuhan perbankan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah tersedia.

Namun, perlindungan tersebut tetap bergantung pada status bank penerbit, sifat hukum instrumen, dan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks Amerika Serikat, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) telah mengusulkan klarifikasi bahwa penggunaan teknologi tokenisasi tidak dengan sendirinya menghilangkan status penjaminan simpanan yang memenuhi persyaratan hukum.

Hal ini tidak berarti seluruh deposito tertokenisasi otomatis memperoleh perlindungan asuransi simpanan, terutama jika struktur produknya tidak memenuhi definisi deposito yang dijamin.

Dalam pidatonya, Waller menjelaskan bahwa stablecoin dan deposito tertokenisasi sama-sama memungkinkan penyelesaian transaksi yang dapat diprogram.

Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam model penerbitan, perlakuan regulasi, keterhubungan dengan sistem keuangan tradisional, dan jangkauan ekosistem.

Institusi keuangan dapat mempertimbangkan deposito tertokenisasi ketika membutuhkan struktur tanggung jawab hukum dan pengawasan yang sesuai dengan aktivitas perbankan.

Meski demikian, Waller tidak menyatakan bahwa salah satu instrumen harus menggantikan yang lain.

Apakah Stablecoin Semakin Berisiko Dibandingkan Deposito Tertokenisasi?

Meningkatnya perhatian terhadap keamanan tidak otomatis berarti stablecoin menjadi lebih berisiko dibandingkan seluruh bentuk deposito tertokenisasi.

Namun, perkembangan terbaru memperjelas adanya perbedaan mekanisme perlindungan pengguna antara kedua instrumen tersebut.

Stablecoin mengandalkan penerbit untuk mengelola aset cadangan, menjaga mekanisme penebusan, dan memastikan keamanan operasional.

Jika penerbit mengalami kesulitan keuangan atau gangguan operasional, pemegang stablecoin dapat menghadapi hambatan ketika ingin menukarkan token mereka dengan aset yang mendasarinya.

Sementara itu, deposito tertokenisasi berada dalam hubungan hukum perbankan dan dapat memperoleh perlakuan regulasi berbeda sesuai yurisdiksi.

Namun, instrumen tersebut juga tidak sepenuhnya bebas risiko.

Deposito tertokenisasi tetap menghadapi kemungkinan kegagalan bank, serangan siber, gangguan sistem, dan kerentanan teknologi blockchain yang digunakan.

Selain itu, perlindungan asuransi simpanan dapat berbeda berdasarkan struktur produk, lembaga penerbit, serta ketentuan regulator terkait.

Karena itu, keamanan kedua instrumen tidak dapat dinilai hanya berdasarkan apakah aset tersebut diterbitkan bank atau perusahaan stablecoin.

Investor dan institusi perlu mempertimbangkan hak hukum pemegang aset, mekanisme penyimpanan, cadangan, prosedur penebusan, dan kemampuan pemulihan ketika terjadi masalah.

Akankah Blockchain Teregulasi Menggantikan DeFi Tanpa Izin?

Meningkatnya kebutuhan terhadap keamanan dan kepatuhan dapat mendorong institusi keuangan menggunakan jaringan blockchain dengan kendali akses lebih ketat.

Jaringan seperti ini memungkinkan pengelola menetapkan aturan mengenai siapa yang dapat berpartisipasi, melakukan transaksi, dan mengakses data tertentu.

Karakteristik tersebut berpotensi menarik bagi bank serta institusi yang membutuhkan privasi transaksi, pengawasan, dan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab.

Namun, perkembangan blockchain teregulasi tidak otomatis berarti jaringan decentralized finance (DeFi) yang bersifat permissionless akan tergantikan.

Salah satu karakteristik utama DeFi permissionless adalah keterbukaan akses tanpa harus memperoleh izin dari lembaga keuangan tradisional atau otoritas terpusat.

Model tersebut memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan keuangan terdesentralisasi melalui smart contract.

Waller sendiri memperkirakan bahwa berbagai model infrastruktur dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda.

Jaringan dengan pengawasan dan kontrol lebih besar mungkin lebih cocok untuk transaksi institusional bernilai tinggi.

Sementara itu, blockchain permissionless dapat terus melayani pengguna yang mengutamakan akses terbuka dan interoperabilitas layanan terdesentralisasi.

Dengan demikian, kedua pendekatan berpotensi hidup berdampingan daripada saling menggantikan sepenuhnya.

Apa Artinya bagi Masa Depan Adopsi Kripto?

Meningkatnya penekanan terhadap keamanan dan perlindungan investor dapat membentuk tahap berikutnya dalam adopsi aset kripto dan teknologi blockchain.

Ketika semakin banyak bank memanfaatkan tokenisasi, perhatian mereka kemungkinan tidak hanya tertuju pada kecepatan transaksi atau pengurangan biaya operasional.

Keamanan, kepastian hukum, tanggung jawab penyedia layanan, dan mekanisme pemulihan aset juga akan menjadi pertimbangan penting.

Pernyataan Waller menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap layanan keuangan tertokenisasi perlu dibangun melalui kombinasi inovasi teknologi dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila industri mampu mengatasi persoalan pencurian aset, kegagalan transaksi, dan perlindungan pengguna, lebih banyak institusi keuangan tradisional berpotensi mempertimbangkan penggunaan blockchain.

Namun, hal tersebut tidak berarti produk keuangan konvensional akan sepenuhnya menggantikan aset kripto atau layanan DeFi.

Sebaliknya, pasar dapat berkembang menuju ekosistem yang mencakup stablecoin, deposito tertokenisasi, dan layanan keuangan terdesentralisasi dengan fungsi yang berbeda.

Sebelumnya, Coin Edition Indonesia juga membahas pandangan Waller mengenai tokenisasi dan sistem pembayaran, yang memperlihatkan semakin eratnya hubungan antara infrastruktur keuangan tradisional dan teknologi blockchain.

Untuk saat ini, pesan utama dari pernyataan Waller bukanlah bahwa satu model aset digital lebih unggul daripada yang lain, melainkan bahwa kepercayaan, keamanan, dan kejelasan tanggung jawab hukum akan menjadi faktor penting dalam memperluas adopsi keuangan tertokenisasi.

Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.