- MUI membedakan hukum kripto sebagai mata uang dan aset investasi berdasarkan sejumlah persyaratan syariah.
- Kripto syariah harus memperhatikan manfaat aset, mekanisme transaksi, serta larangan riba, gharar, dan perjudian.
- OJK mulai menyiapkan kerangka aset kripto syariah dengan fokus tokenisasi emas, sukuk, dan aset riil.
Apakah kripto halal atau haram? Pertanyaan ini masih menjadi perhatian investor Indonesia, terutama ketika semakin banyak proyek blockchain menawarkan aset digital dengan label syariah.
Tidak semua aset kripto memiliki karakteristik yang sama. Sebagian digunakan untuk pembayaran, sebagian menjadi token utilitas, sedangkan lainnya mewakili kepemilikan atau manfaat ekonomi dari aset dunia nyata.
Perbedaan tersebut penting dalam menentukan kesesuaiannya dengan prinsip keuangan Islam.
Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan ketentuan mengenai penggunaan dan perdagangan kripto sejak 2021. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memperluas kajian aset keuangan digital syariah pada 2026.
Lalu, apa yang membedakan kripto syariah dengan aset kripto lainnya, dan bagaimana aturan yang berlaku di Indonesia?
Apa Itu Kripto Syariah dan Bagaimana Kriteria Halalnya?
Kripto syariah merupakan aset digital berbasis blockchain yang dirancang atau dinilai berdasarkan prinsip hukum Islam, khususnya dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.
Dalam penerapannya, terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan.
Riba merujuk pada tambahan yang dilarang dalam transaksi tertentu, termasuk praktik bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
Gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam objek maupun ketentuan transaksi. Sementara itu, maysir atau qimar berkaitan dengan praktik perjudian dan spekulasi yang memiliki unsur pertaruhan terlarang.
Penilaian juga memperhatikan apakah suatu proyek memiliki manfaat ekonomi yang jelas serta tidak digunakan untuk mendukung kegiatan yang dilarang, seperti perjudian.
Aset yang didukung emas, surat berharga, atau aset riil lainnya dapat menawarkan struktur kepemilikan yang lebih mudah dievaluasi. Namun, keberadaan aset dasar saja tidak otomatis menjamin kepatuhan syariah.
Mekanisme perdagangan, kejelasan akad, pengelolaan aset, serta tata kelola tetap harus diperiksa.
Sebagian proyek menggunakan dewan penasihat syariah untuk meninjau struktur bisnis dan penerbitan token. Meski demikian, penilaian tersebut harus dipahami berdasarkan cakupan dan otoritas lembaga yang menerbitkannya.
Bagaimana Hukum Kripto Menurut MUI di Indonesia?
Melalui hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa VII pada November 2021, MUI menetapkan tiga ketentuan penting mengenai cryptocurrency.
Pertama, penggunaan kripto sebagai mata uang dinyatakan haram karena dinilai mengandung gharar dan dharar, serta bertentangan dengan ketentuan penggunaan mata uang di Indonesia.
Kedua, perdagangan kripto sebagai komoditas atau aset digital dinyatakan tidak sah apabila mengandung unsur gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi persyaratan barang yang dapat diperdagangkan secara syariah atau sil’ah.
Namun, ketentuan ketiga memberikan ruang bagi aset kripto yang memenuhi persyaratan sil’ah, memiliki aset dasar (underlying), dan manfaat yang jelas untuk diperjualbelikan.
Dengan demikian, penilaian MUI membedakan fungsi kripto sebagai mata uang dengan karakteristiknya sebagai aset yang diperdagangkan.
Di sisi regulasi, Bank Indonesia juga menegaskan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran sah, sehingga kripto tidak dapat digunakan sebagai pengganti mata uang dalam transaksi pembayaran domestik.
Sementara itu, perdagangan aset kripto berada dalam kerangka pengawasan OJK.
Namun, legalitas perdagangan suatu aset tidak sama dengan penetapan kesesuaian syariah. Sebuah token yang tersedia di platform berizin belum tentu telah memperoleh penilaian syariah dari lembaga yang berwenang.
Contoh Proyek dan Platform Kripto yang Mengusung Prinsip Syariah
Sejumlah proyek internasional telah mengembangkan model bisnis blockchain berdasarkan prinsip keuangan Islam.
Salah satu contohnya adalah Islamic Coin (ISLM), aset digital yang digunakan dalam ekosistem blockchain HAQQ.
Berdasarkan dokumen kepatuhan syariah HAQQ, proyek tersebut memperoleh opini syariah terkait struktur penerbitan ISLM dan pengembangan jaringannya.
Desain proyek juga mencakup Evergreen DAO, dengan alokasi 10 persen dari token baru yang diterbitkan untuk mendukung inisiatif komunitas dan kegiatan yang ditentukan melalui mekanisme tata kelola.
Namun, opini tersebut memiliki batasan. Penilaian terhadap penerbitan ISLM tidak otomatis mencakup seluruh produk keuangan dan kontrak pintar yang dibangun di jaringan HAQQ.
Contoh lainnya adalah Fasset, platform aset digital yang menerapkan proses penyaringan produk berdasarkan prinsip keuangan Islam.
Melalui penjelasan resminya, Fasset menyatakan bahwa aset yang ditawarkan melalui platformnya menjalani pemeriksaan regulasi dan kesesuaian syariah.
Sementara itu, proyek seperti OneGram sebelumnya memperkenalkan konsep aset kripto yang dikaitkan dengan cadangan emas fisik.
Namun, kepemilikan aset dasar tidak cukup untuk memastikan suatu token memenuhi seluruh persyaratan syariah. Status cadangan, hak pemegang token, dan penilaian kepatuhan perlu diverifikasi secara berkala.
Bagi investor Indonesia, contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah harus diperiksa pada tingkat produk dan mekanisme transaksi, bukan berdasarkan nama atau klaim pemasaran semata.
OJK Mulai Kembangkan Kripto Syariah, Apa Peluangnya di Indonesia?
Perkembangan kripto syariah kembali mendapat perhatian setelah OJK mengumumkan arah pengembangan aset keuangan digital berbasis prinsip Islam.
Dalam siaran pers pada 3 November 2026, OJK menekankan pentingnya pendekatan sharia by design, yakni kepatuhan syariah dipertimbangkan sejak tahap perancangan produk.
Regulator juga mulai menyusun Peta Jalan Pengembangan Inovasi Aset Keuangan Digital Syariah yang berkaitan dengan arah pengembangan sektor periode 2027–2031.
Fokusnya mencakup klasifikasi model bisnis, penilaian risiko, kejelasan manfaat ekonomi, serta koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI).
Beberapa instrumen yang dinilai berpotensi dikembangkan adalah tokenisasi sukuk, emas, dan aset riil dengan struktur syariah.
Perkembangan tersebut sejalan dengan aktivitas regulatory sandbox OJK yang telah meluluskan tujuh peserta hingga September 2026.
Model bisnis yang diuji mencakup tokenisasi emas, surat berharga, manfaat kepemilikan properti, serta sejumlah layanan aset keuangan digital lainnya.
Namun, lulus regulatory sandbox tidak otomatis berarti sebuah produk telah memperoleh sertifikasi syariah atau izin komersial penuh.
Perbedaan tersebut juga menjadi perhatian dalam pembahasan OJK mengenai pengembangan kripto syariah dan tokenisasi aset.
Sebelum memilih aset kripto yang diklaim halal, investor perlu memeriksa legalitas penyelenggara, identitas lembaga penilai syariah, struktur aset yang mendasari token, serta risiko yang melekat pada transaksi.
Penting juga untuk memastikan apakah penilaian syariah mencakup keseluruhan produk atau hanya sebagian aktivitas, seperti penerbitan token.
Perkembangan keuangan digital syariah menawarkan peluang baru bagi industri blockchain Indonesia. Namun, label halal, penggunaan teknologi blockchain, atau keberadaan aset dasar tidak dengan sendirinya menjamin kesesuaian syariah maupun keamanan investasi.
Kepastian mengenai kedua aspek tersebut tetap membutuhkan penilaian yang terukur, pengawasan yang jelas, serta transparansi dari penerbit dan penyelenggara layanan.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.