Demokrat Kuasai Kongres AS, Nasib CLARITY Act dan Cadangan Bitcoin Trump Terancam?

• Partai Demokrat memenangkan kendali Kongres AS dalam pemilu sela 2026, berpotensi menghambat agenda kripto Presiden Donald Trump.
• CLARITY Act yang sebelumnya gagal maju di Senat kemungkinan menghadapi negosiasi baru mengenai perlindungan konsumen dan pengawasan industri.
• Cadangan Bitcoin Strategis AS masih memiliki dasar perintah eksekutif, tetapi perluasannya dapat menghadapi pengawasan politik lebih ketat.

Kebijakan kripto Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi ujian baru setelah Partai Demokrat memenangkan kendali atas dua kamar Kongres dalam pemilu sela pada 3 November 2026.

Hasil tersebut berpotensi mengubah arah pembahasan dua agenda penting pemerintahan Trump, yakni CLARITY Act dan Cadangan Bitcoin Strategis AS (Strategic Bitcoin Reserve).

Menurut laporan Reuters pada 4 November, Demokrat berhasil merebut mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat setelah memenangkan sejumlah wilayah yang sebelumnya dikuasai Partai Republik.

Perubahan komposisi Kongres tersebut dapat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan kripto Gedung Putih sekaligus memperumit pengesahan regulasi baru.

Namun, kemenangan Demokrat tidak berarti seluruh kebijakan kripto Trump langsung dibatalkan. Anggota Kongres hasil pemilu baru akan mulai menjabat pada 3 Januari 2027.

CLARITY Act Terancam Semakin Sulit Disahkan?

Salah satu kebijakan yang paling terdampak adalah CLARITY Act, rancangan undang-undang yang dirancang untuk memperjelas kerangka pengawasan aset digital di Amerika Serikat.

RUU bernomor H.R. 3633 tersebut bertujuan membagi kewenangan pengawasan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Berdasarkan hasil pemungutan suara resmi DPR AS, CLARITY Act telah disahkan pada 17 Juli 2025 dengan 294 suara mendukung dan 134 menolak.

Dukungan tersebut mencakup 78 anggota Partai Demokrat, menunjukkan bahwa regulasi kripto tidak sepenuhnya menjadi isu yang memisahkan kedua partai.

Namun, perjalanan RUU itu terhenti di Senat.

Pada 15 September 2026, pemungutan suara prosedural resmi Senat menghasilkan 49 suara mendukung dan 50 menolak, sehingga gagal mencapai ambang 60 suara yang diperlukan untuk melanjutkan pembahasan.

Penolakan tersebut datang dari seluruh senator Demokrat yang memberikan suara dan sejumlah senator Republik.

Dengan demikian, CLARITY Act sebenarnya telah menghadapi hambatan politik sebelum pemilu sela berlangsung.

Kemenangan Demokrat kini berpotensi memperumit upaya pemerintah untuk mendorong pengesahan RUU dalam bentuk yang selama ini didukung Gedung Putih.

Demokrat Bisa Mendorong Perubahan Aturan Kripto

Sejumlah anggota Demokrat sebelumnya menyuarakan kekhawatiran mengenai perlindungan konsumen, kewenangan regulator, dan potensi konflik kepentingan pejabat pemerintah dalam bisnis kripto.

Di sisi lain, pendukung CLARITY Act menilai aturan federal yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong inovasi industri aset digital.

Dalam pernyataan resmi menjelang pemungutan suara September, Senator Cynthia Lummis bersama sejumlah senator Republik menyatakan bahwa naskah terbaru telah mengakomodasi lebih dari 100 perubahan yang diminta dalam proses negosiasi bipartisan.

Namun, revisi tersebut belum cukup untuk memperoleh dukungan Senat.

Dengan Demokrat menguasai Kongres berikutnya, negosiasi berpotensi kembali berfokus pada penguatan perlindungan investor, pengawasan platform perdagangan, serta ketentuan etika bagi pejabat yang memiliki kepentingan finansial di industri kripto.

Meski demikian, dukungan Demokrat terhadap regulasi kripto tidak seragam. Karena itu, perubahan kendali Kongres belum memastikan apakah versi baru CLARITY Act akan ditolak atau justru dinegosiasikan kembali.

Sebelumnya, Coin Edition Indonesia telah membahas lima ketentuan utama CLARITY Act dan statusnya di Senat.

Bagaimana Nasib Cadangan Bitcoin Strategis Trump?

Agenda lain yang berpotensi menghadapi pengawasan lebih besar adalah Cadangan Bitcoin Strategis AS.

Trump membentuk cadangan tersebut melalui Executive Order 14233 pada 6 Maret 2025.

Perintah eksekutif itu menetapkan bahwa Bitcoin tertentu yang telah dirampas secara sah oleh pemerintah federal dapat ditempatkan dalam cadangan strategis.

Aset BTC yang masuk ke cadangan tersebut pada prinsipnya tidak untuk dijual dan akan dikelola sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perintah yang sama juga membentuk United States Digital Asset Stockpile untuk aset digital selain Bitcoin.

Namun, kedua skema tersebut memiliki perbedaan penting.

Cadangan Bitcoin dirancang untuk mempertahankan BTC sebagai aset strategis, sedangkan pengelolaan aset digital lainnya memiliki ketentuan tersendiri, termasuk kemungkinan pelepasan sesuai kewenangan yang berlaku.

Sejumlah anggota Demokrat sebelumnya mempertanyakan hubungan pemerintah dengan industri kripto, potensi konflik kepentingan, serta transparansi kebijakan aset digital.

Dengan bertambahnya kekuatan Demokrat di Kongres, pengelolaan cadangan Bitcoin dapat menghadapi pemeriksaan lebih ketat, termasuk mengenai sumber aset, pencatatan, dan dasar hukum pengelolaannya.

Namun, kemenangan Demokrat tidak secara otomatis membatalkan cadangan Bitcoin yang telah dibentuk melalui perintah eksekutif.

Bisakah Trump Mempertahankan Cadangan Bitcoin Tanpa Kongres?

Secara prinsip, pemerintah Trump masih dapat menjalankan kebijakan cadangan Bitcoin berdasarkan kewenangan yang tersedia dalam perintah eksekutif Maret 2025.

Pembentukan cadangan yang sudah diperintahkan tidak memerlukan pengesahan undang-undang baru hanya untuk tetap berlaku.

Namun, terdapat perbedaan antara mempertahankan cadangan yang ada dan memperluas program tersebut.

Executive Order 14233 mengizinkan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan mengembangkan strategi untuk memperoleh Bitcoin tambahan, sepanjang dilakukan tanpa menambah beban biaya bagi pembayar pajak AS.

Perintah tersebut tidak memberikan kewenangan tanpa batas untuk membeli Bitcoin menggunakan dana publik.

Jika pemerintah ingin memperluas program melalui anggaran atau menetapkan perlindungan hukum permanen, persetujuan Kongres dapat menjadi penting, tergantung bentuk kebijakan yang diajukan.

Kongres juga memiliki kewenangan pengawasan, termasuk meminta penjelasan dari pejabat pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, karena cadangan dibentuk melalui perintah eksekutif, presiden berikutnya secara hukum dapat berupaya mengubah atau mencabut kebijakan tersebut, dengan tetap memperhatikan aturan dan kewenangan yang berlaku.

Karena itu, keberlangsungan cadangan dalam pemerintahan Trump dan jaminan keberadaannya dalam jangka panjang merupakan dua persoalan berbeda.

Sebelumnya, Coin Edition Indonesia juga melaporkan upaya Trump mencari mekanisme penambahan Bitcoin tanpa membebani pembayar pajak.

Apakah Ketidakpastian Politik Bisa Menghambat Adopsi Kripto?

Perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan keuangan yang berencana memperluas layanan aset digital di Amerika Serikat.

Bank, manajer investasi, bursa, dan perusahaan blockchain umumnya membutuhkan kepastian mengenai klasifikasi aset, kewajiban penyimpanan, perdagangan, serta tanggung jawab terhadap pelanggan.

Jika pembahasan CLARITY Act kembali tertunda, sebagian perusahaan mungkin memilih menunggu perkembangan regulasi sebelum meluncurkan produk atau melakukan investasi besar.

Namun, tidak berarti seluruh aktivitas kripto institusional akan berhenti.

Regulator AS masih memiliki kewenangan untuk mengembangkan ketentuan berdasarkan undang-undang yang sudah berlaku.

Sebagai contoh, SEC pada Agustus 2026 mengusulkan Regulation Crypto Assets, yang bertujuan memberikan kerangka penawaran tertentu bagi aset kripto.

Usulan tersebut mencakup mekanisme pengecualian pendaftaran dalam kondisi tertentu, sekaligus mempertahankan ketentuan perlindungan investor.

Proses penyusunan aturan oleh SEC dan CFTC dapat terus berlangsung meskipun Kongres belum menyepakati kerangka regulasi baru.

Namun, aturan tingkat regulator dapat lebih mudah mengalami perubahan kebijakan atau menghadapi tantangan hukum dibandingkan ketentuan yang ditetapkan langsung melalui undang-undang.

Akankah Bitcoin Terdampak Kemenangan Demokrat?

Bagi pasar Bitcoin, perubahan kekuatan politik di Washington dapat menambah ketidakpastian jangka pendek.

Investor mungkin kembali menilai peluang pengesahan CLARITY Act, kebijakan cadangan Bitcoin, dan arah pengawasan industri kripto.

Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kemenangan Demokrat pasti menyebabkan penurunan harga BTC.

Pergerakan Bitcoin juga dipengaruhi suku bunga Federal Reserve, likuiditas global, arus dana ETF, serta aktivitas perdagangan investor institusional dan ritel.

Sebelumnya, Coin Edition Indonesia menganalisis risiko volatilitas Bitcoin menjelang pemilu sela 2026, termasuk perbandingan dengan penurunan harga setelah pemilu sebelumnya.

Namun, pengalaman historis tidak membuktikan bahwa perubahan kendali Kongres secara langsung menentukan arah harga Bitcoin.

Untuk saat ini, perhatian pasar tertuju pada apakah legislator dari kedua partai masih dapat mencapai kompromi mengenai regulasi aset digital.

Apa yang Perlu Dipantau Investor Kripto Berikutnya?

Terdapat dua periode penting setelah pemilu sela AS.

Pertama, masa sidang Kongres saat ini hingga akhir 2026. Legislator yang masih menjabat tetap memiliki kesempatan melakukan pembahasan atau pemungutan suara tambahan, meskipun peluang kemajuan CLARITY Act telah melemah setelah kegagalan September.

Kedua, dimulainya Kongres baru pada 3 Januari 2027. Pada saat itulah mayoritas Demokrat hasil pemilu sela mulai memiliki pengaruh formal terhadap kepemimpinan komite, agenda legislasi, serta pengawasan pemerintahan Trump.

Jika CLARITY Act tidak selesai dalam periode Kongres saat ini, pembahasan kerangka regulasi perlu dilanjutkan melalui proses legislasi berikutnya.

Sementara itu, cadangan Bitcoin yang telah dibentuk melalui perintah eksekutif tidak otomatis hilang, tetapi kebijakan perluasan dan penguatan dasar hukumnya dapat menghadapi hambatan politik tambahan.

Kemenangan Demokrat membuat agenda kripto Trump memasuki fase negosiasi yang lebih sulit, bukan berarti seluruh kebijakannya langsung berakhir.

Bagi industri kripto, pertanyaan utamanya kini adalah apakah perubahan kendali Kongres akan memperpanjang kebuntuan regulasi atau justru membuka peluang kompromi baru yang dapat diterima kedua partai.