CLARITY Act: 5 Aturan Penting dan Status Terbaru di Senat AS

• CLARITY Act merupakan RUU AS untuk memperjelas pengawasan pasar kripto antara SEC dan CFTC.
• Lima fokus utamanya mencakup klasifikasi aset, penerbitan token, perlindungan pelanggan, kepatuhan, dan kepastian regulasi.
• Voting prosedural Senat pada 15 September 2026 gagal dengan hasil 49–50 sehingga RUU belum menjadi undang-undang.

CLARITY Act atau Digital Asset Market Clarity Act adalah rancangan undang-undang Amerika Serikat yang bertujuan memperjelas aturan perdagangan dan penerbitan aset digital. RUU bernomor H.R. 3633 ini mengatur pembagian kewenangan regulator, kewajiban platform kripto, serta perlindungan pengguna.

Meski telah lolos Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Juli 2025 dan maju dari Komite Perbankan Senat pada Mei 2026, prosesnya belum selesai.

Pada 15 September 2026, Senat menolak mosi prosedural untuk membuka pembahasan dengan 49 suara setuju dan 50 menolak, di bawah ambang 60 suara yang diperlukan.

Lantas, apa sebenarnya isi CLARITY Act dan mengapa RUU ini mendapat perhatian industri kripto?

Apa Itu CLARITY Act? Ini Lima Aturan Utamanya

Pertama, pembagian pengawasan SEC dan CFTC. Rancangan ini menempatkan perdagangan komoditas digital dan sejumlah perantaranya dalam pengawasan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sementara Securities and Exchange Commission (SEC) tetap menjalankan kewenangan atas aktivitas sekuritas.

Kedua, jalur penggalangan dana token. Ringkasan rancangan Komite Perbankan Senat pada Mei memuat skema Regulation Crypto bagi aset tertentu yang memenuhi syarat, termasuk kewajiban pengungkapan informasi dan batas penggalangan dana. Ini masih merupakan usulan, bukan fasilitas yang sudah berlaku.

Ketiga, perlindungan aset pelanggan. RUU mengusulkan persyaratan pencatatan transaksi, pengawasan perdagangan, serta pembatasan pencampuran aset pelanggan dengan dana perusahaan.

Keempat, kepatuhan anti pencucian uang. Perantara aset digital tertentu akan dikenai kewajiban identifikasi nasabah dan program kepatuhan berdasarkan ketentuan keuangan federal.

Kelima, kepastian bagi bisnis kripto. Pendukungnya menilai kejelasan peraturan dapat membantu perusahaan menentukan kewajiban pendaftaran, penggalangan modal, dan operasional di AS. Namun, manfaat tersebut bergantung pada bentuk akhir undang-undang dan penerapannya.

Apakah CLARITY Act Sudah Disahkan? Ini Statusnya

DPR AS meloloskan H.R. 3633 dengan 294 suara mendukung dan 134 menolak pada 17 Juli 2025. Komite Perbankan Senat kemudian menyetujuinya dengan hasil 15–9 pada 14 Mei 2026.

Namun, kegagalan voting 15 September bukan pemungutan suara final atas isi RUU. Senat gagal menyetujui langkah prosedural untuk memulai pembahasan. Senator Thom Tillis selanjutnya mengajukan mosi untuk mempertimbangkan ulang hasil tersebut, menurut catatan resmi aktivitas Senat.

Perdebatan juga belum selesai. Senator Elizabeth Warren menyerukan negosiasi ulang dan menyatakan, “Saya mendesak rekan-rekan saya dari Partai Republik untuk duduk bersama dan merundingkan rancangan undang-undang kripto yang nyata dan bersifat bipartisan.”

Warren menyoroti perlindungan konsumen dan risiko terhadap sistem keuangan, sedangkan pendukung RUU menilai kerangka tersebut dapat memberikan kepastian bagi industri.

Bagi investor, inti persoalannya adalah CLARITY Act belum berlaku sebagai undang-undang. Pembahasan dan perubahan naskah masih mungkin terjadi, sebagaimana turut dibahas dalam laporan Coin Edition Indonesia mengenai kegagalan voting Senat.