Elizabeth Warren Kian Dekat ke Kursi Kunci Senat, Bagaimana Nasib CLARITY Act?

• Elizabeth Warren berpeluang memimpin Komite Perbankan Senat AS setelah kemenangan Demokrat dalam pemilu sela.
• Warren menginginkan regulasi kripto, tetapi menuntut perlindungan konsumen dan pengawasan yang lebih ketat.
• CLARITY Act menghadapi tenggat 3 Januari 2027 sebelum Kongres baru mengambil alih pembahasannya.

Masa depan aturan kripto Amerika Serikat kembali menghadapi perubahan besar setelah Partai Demokrat memenangkan kendali Kongres dalam pemilu sela 3 November 2026. Senator Elizabeth Warren, yang selama ini dikenal kritis terhadap industri aset digital, kini berpeluang memimpin Komite Perbankan Senat mulai Januari 2027.

Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi pembahasan CLARITY Act, rancangan undang-undang yang dirancang untuk memperjelas pembagian kewenangan regulator serta aturan perdagangan kripto di AS.

Namun, Warren tidak sepenuhnya menolak pembentukan regulasi kripto. Ia justru menyatakan kesediaan merundingkan undang-undang bipartisan, asalkan memuat perlindungan konsumen, pencegahan kejahatan keuangan, dan ketentuan etika yang lebih kuat.

Dengan pergantian mayoritas Senat semakin dekat, pendukung CLARITY Act kini menghadapi waktu yang terbatas untuk melanjutkan pembahasan versi RUU yang ada.

Elizabeth Warren Berpeluang Pimpin Komite Perbankan Senat

Hasil pemilu sela pada 3 November memberikan Partai Demokrat kendali atas DPR dan Senat AS, yang akan efektif ketika Kongres baru mulai bertugas pada Januari 2027.

Menurut laporan Reuters pada 6 November, Warren diperkirakan menjadi ketua Komite Perbankan Senat setelah pergantian kekuasaan tersebut.

Saat ini, Warren menjabat sebagai anggota Demokrat paling senior atau ranking member dalam komite yang dipimpin Senator Republik Tim Scott.

Sebagai ketua, Warren akan memiliki pengaruh lebih besar untuk menentukan agenda pembahasan RUU, mengadakan dengar pendapat, serta mengawasi lembaga dan perusahaan keuangan.

Kewenangan pengawasan tersebut juga mencakup kemampuan komite untuk meminta dokumen, memanggil saksi, dan melakukan penyelidikan.

Bagi industri kripto, perubahan ini penting karena Komite Perbankan Senat menangani berbagai persoalan terkait aset digital, termasuk pengawasan platform perdagangan, penerbit stablecoin, layanan kustodian, dan hubungan industri dengan sistem perbankan.

Namun, posisi Warren belum ditetapkan secara resmi. Partai Demokrat masih harus menentukan susunan kepemimpinan komite untuk Kongres berikutnya.

Mengapa Warren Bisa Mengubah Arah CLARITY Act?

CLARITY Act merupakan rancangan undang-undang yang bertujuan memperjelas klasifikasi aset digital serta pembagian kewenangan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

RUU tersebut memberikan peran lebih besar kepada CFTC dalam mengawasi perdagangan komoditas digital, sekaligus mengatur aktivitas perusahaan kripto dan kewajiban perlindungan pelanggan.

Ketentuan lainnya mencakup aktivitas kustodian, layanan aset digital oleh lembaga keuangan, serta persyaratan yang berlaku bagi sejumlah pelaku DeFi.

Namun, Warren menilai versi RUU yang didukung Partai Republik belum memberikan perlindungan memadai.

Dalam pernyataan resmi pada 15 September, Warren menyerukan negosiasi ulang untuk menghasilkan undang-undang kripto yang mendapat dukungan bipartisan.

Ia menyoroti risiko terhadap keamanan nasional, stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, dan konflik kepentingan pejabat pemerintah.

Warren juga mengkhawatirkan kemungkinan aturan federal melemahkan perlindungan konsumen yang telah diterapkan sejumlah negara bagian AS.

Sementara itu, pendukung CLARITY Act berpendapat bahwa kepastian aturan diperlukan agar perusahaan dapat memahami kewajiban hukum dan mengembangkan layanan kripto secara lebih jelas.

Senator Cynthia Lummis, yang saat ini memimpin Subkomite Aset Digital, sebelumnya menyatakan bahwa rancangan terbaru telah mengakomodasi berbagai perubahan hasil negosiasi bipartisan.

Dalam pengumuman pada 14 September, Lummis bersama Tim Scott dan John Boozman menyebut telah memasukkan 126 perubahan substansial berdasarkan masukan Demokrat.

Meski demikian, perubahan tersebut belum berhasil memperoleh dukungan yang cukup untuk membawa RUU melewati hambatan prosedural Senat.

Seperti dijelaskan dalam pembahasan Coin Edition Indonesia mengenai status CLARITY Act, pemungutan suara prosedural pada 15 September berakhir dengan 49 suara mendukung dan 50 menolak, sehingga gagal mencapai ambang 60 suara yang diperlukan.

Tenggat 3 Januari 2027 Jadi Perhatian Industri Kripto

Kemenangan Demokrat membuat sesi Kongres setelah pemilu, atau lame-duck session, menjadi kesempatan penting bagi pendukung CLARITY Act untuk melanjutkan pembahasan RUU dalam komposisi Kongres saat ini.

Periode tersebut berlangsung setelah pemilu November hingga masa jabatan Kongres yang sedang bertugas berakhir pada 3 Januari 2027.

Menurut penjelasan resmi Senat AS, anggota Kongres lama masih dapat membahas dan mengesahkan undang-undang selama periode lame-duck.

Namun, apabila CLARITY Act tidak disahkan sebelum masa Kongres berakhir, rancangan yang belum selesai tidak otomatis berlanjut sebagai RUU aktif dalam Kongres berikutnya.

Para legislator harus mengajukan kembali atau menyusun rancangan baru untuk melanjutkan proses legislasi.

Dengan demikian, 3 Januari bukan batas terakhir bagi AS untuk mengatur industri kripto, tetapi merupakan tenggat penting bagi kelangsungan CLARITY Act dalam bentuk dan proses legislasi saat ini.

Jika Warren menjadi ketua Komite Perbankan, pembahasan berikutnya dapat menghadapi persyaratan tambahan mengenai perlindungan investor, pengawasan perusahaan, dan penegakan hukum.

Namun, perubahan mayoritas tidak otomatis berarti seluruh legislasi kripto akan dihentikan.

Stablecoin, DeFi, dan Perbankan Bisa Menghadapi Pengawasan Lebih Ketat

Selain menentukan arah legislasi, Warren berpotensi menggunakan kewenangan komite untuk memperluas pengawasan terhadap perusahaan aset digital.

Salah satu perhatian utamanya adalah pencegahan pencucian uang atau Anti-Money Laundering (AML).

Warren telah berulang kali mengaitkan perlunya regulasi kripto dengan risiko pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, dan penghindaran sanksi internasional.

Perhatian tersebut dapat meningkatkan tekanan agar penerbit stablecoin, platform DeFi, serta layanan yang menyediakan privasi transaksi memenuhi kewajiban pengawasan lebih ketat.

Di sektor perbankan, perdebatan juga mencakup sejauh mana bank diperbolehkan menyediakan layanan kustodian dan pembiayaan yang didukung aset digital.

Warren menilai keterlibatan lembaga keuangan tradisional dengan aset yang berfluktuasi tajam perlu disertai perlindungan modal dan pengawasan risiko yang memadai.

Sementara itu, pihak yang mendukung perluasan aktivitas bank di sektor kripto menilai aturan yang jelas dapat memungkinkan layanan tersebut berjalan dalam kerangka pengawasan resmi.

Perbedaan pendekatan inilah yang berpotensi menentukan isi revisi CLARITY Act apabila pembahasannya dilanjutkan pada 2027.

Bisnis Kripto Trump Juga Berpotensi Jadi Sorotan

Persoalan lain yang menjadi perhatian Warren adalah hubungan antara pejabat publik dan bisnis aset digital.

Warren sebelumnya mendorong pembatasan terhadap presiden, anggota Kongres, dan keluarga mereka agar tidak memperoleh keuntungan pribadi dari aktivitas kripto yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Isu tersebut menjadi semakin relevan karena Presiden Donald Trump dan sejumlah anggota keluarganya memiliki keterkaitan dengan berbagai proyek aset digital.

Menurut Reuters, Warren juga diperkirakan meningkatkan pengawasan terhadap keputusan regulator yang berkaitan dengan perusahaan keuangan berafiliasi dengan Trump, termasuk World Liberty Financial.

Namun, rencana pengawasan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh perusahaan yang bersangkutan.

Di tengah perkembangan politik tersebut, Trump Media juga menjadi perhatian setelah memindahkan 4.259 Bitcoin senilai lebih dari US$343 juta ke Crypto.com, meskipun belum ada bukti bahwa transfer tersebut merupakan penjualan BTC.

Apakah CLARITY Act Masih Bisa Disahkan?

Warren telah menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan legislator Republik untuk menghasilkan kerangka regulasi kripto yang lebih kuat.

Karena itu, pergantian kendali Senat tidak otomatis menutup peluang pembentukan undang-undang aset digital.

Namun, versi RUU yang memperoleh dukungan industri kemungkinan harus kembali melalui perundingan mengenai perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, kepatuhan AML, dan konflik kepentingan.

Bagi pelaku pasar kripto, dua perkembangan penting kini perlu dipantau: apakah Kongres lama dapat memajukan CLARITY Act sebelum 3 Januari dan siapa yang akhirnya memimpin Komite Perbankan Senat pada 2027.

Kemenangan Demokrat telah mengubah posisi tawar dalam pembahasan regulasi kripto AS. Namun, masa depan CLARITY Act masih bergantung pada negosiasi politik dan keputusan legislatif yang belum selesai.