Apa Itu PEP dalam Kripto? Pengertian dan Aturan OJK

Last Updated:
Apa Itu PEP dalam Kripto? Pengertian dan Aturan OJK
Google News

Get our latest news first. Add us as your Preferred Source on Google and tap "Star" to prioritize our updates.

Politically Exposed Person (PEP) adalah seseorang yang sedang atau pernah menduduki jabatan publik penting, seperti kepala negara, pejabat senior pemerintah, pimpinan militer, atau direksi perusahaan milik negara.

Istilah ini sering muncul dalam proses verifikasi identitas atau Know Your Customer (KYC) di bank dan bursa kripto. Pengguna yang teridentifikasi sebagai PEP dapat diminta menjalani pemeriksaan tambahan sebelum menggunakan layanan keuangan.

Namun, status PEP bukan berarti seseorang terlibat korupsi atau pencucian uang. Pemeriksaan tersebut merupakan langkah pencegahan karena jabatan publik tertentu memiliki risiko penyalahgunaan kewenangan dan dana.

Lantas, siapa saja yang termasuk PEP, bagaimana bursa kripto memeriksanya, dan apa aturan yang berlaku di Indonesia?

Apa Itu PEP dan Siapa Saja yang Termasuk?

Menurut Financial Action Task Force (FATF), PEP adalah individu yang mendapat atau pernah mendapat kepercayaan untuk menjalankan fungsi publik penting.

Secara umum, PEP terbagi menjadi tiga kelompok:

  1. PEP domestik: Pejabat yang menjalankan fungsi penting di negaranya sendiri, seperti menteri, politisi senior, pejabat militer, atau pimpinan BUMN.
  2. PEP asing: Individu yang menjalankan fungsi publik penting atas nama negara lain.
  3. PEP organisasi internasional: Pejabat senior pada organisasi internasional, termasuk direktur dan anggota dewan tertentu.

Tidak semua pegawai pemerintah otomatis termasuk PEP. Penilaiannya mempertimbangkan tingkat jabatan, kewenangan, dan risiko yang terkait dengan posisi tersebut.

Apakah Keluarga Politisi Juga Termasuk PEP?

Anggota keluarga dan rekan dekat PEP juga menjadi perhatian dalam pemeriksaan anti-pencucian uang.

Mereka dapat mencakup pasangan, anak, orang tua, saudara, serta mitra bisnis yang memiliki hubungan erat dengan pejabat terkait.

Alasannya, kepemilikan aset atau transaksi keuangan dapat dilakukan melalui pihak lain, sehingga pemeriksaan yang hanya berfokus pada pejabat bersangkutan mungkin tidak cukup.

Di Indonesia, POJK Nomor 8 Tahun 2023 turut mengatur pemeriksaan anggota keluarga dan pihak yang memiliki hubungan dekat dengan PEP.

Meski demikian, hubungan keluarga atau bisnis tersebut bukan bukti bahwa seseorang melakukan pelanggaran hukum.

Mengapa PEP Diperiksa Lebih Ketat oleh Bursa Kripto?

Transaksi kripto dapat dilakukan lintas negara dengan cepat. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi pengguna, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menelusuri sumber dana dan mengidentifikasi pihak yang sebenarnya mengendalikan aset.

Karena itu, bursa kripto yang tunduk pada ketentuan anti-pencucian uang (Anti-Money Laundering atau AML) perlu mengenali profil nasabah dan menilai risiko transaksinya.

Standar FATF membedakan perlakuan terhadap PEP asing dan PEP domestik. PEP asing umumnya memerlukan pemeriksaan lebih ketat, sedangkan tindakan tambahan terhadap PEP domestik dan pejabat organisasi internasional mempertimbangkan tingkat risiko hubungan usaha.

Pemeriksaan tambahan bukan larangan bagi PEP untuk memiliki atau memperdagangkan kripto. Bursa tetap dapat memberikan layanan sepanjang memenuhi persyaratan kepatuhan yang berlaku.

Bagaimana Pemeriksaan PEP di Bursa Kripto Indonesia?

Indonesia telah memiliki ketentuan khusus mengenai pemeriksaan nasabah PEP pada perdagangan aset kripto.

Dalam SEOJK Nomor 16/SEOJK.07/2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kewajiban pedagang aset keuangan digital dalam menerapkan program pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Ketentuan tersebut secara khusus mewajibkan pedagang menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) apabila calon nasabah atau nasabah dinilai berisiko tinggi atau termasuk PEP.

Apa Perbedaan KYC, CDD, dan EDD?

Ketiga istilah ini saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi berbeda.

  • Know Your Customer (KYC): Proses mengenali dan memverifikasi identitas pelanggan.
  • Customer Due Diligence (CDD): Pemeriksaan untuk memahami profil, tujuan hubungan usaha, dan risiko nasabah.
  • Enhanced Due Diligence (EDD): Pemeriksaan lebih mendalam bagi nasabah atau hubungan usaha yang memerlukan pengawasan tambahan.

Dalam proses EDD, bursa kripto dapat meminta informasi tambahan mengenai pekerjaan, asal dana, sumber kekayaan, dan alasan melakukan transaksi tertentu.

Bursa juga dapat memperbarui data nasabah, memperoleh persetujuan pejabat senior, serta meningkatkan pemantauan transaksi.

Pemeriksaan ini tidak berhenti ketika akun berhasil dibuka. Perubahan profil dan aktivitas nasabah tetap perlu dipantau sesuai tingkat risikonya.

Apa Perbedaan Sumber Dana dan Sumber Kekayaan?

Dua istilah penting dalam pemeriksaan PEP adalah source of funds dan source of wealth.

Sumber dana menjelaskan asal uang yang digunakan untuk transaksi tertentu. Misalnya, seseorang menyetorkan Rp500 juta ke bursa kripto dari hasil penjualan properti.

Sementara itu, sumber kekayaan menjelaskan bagaimana seseorang mengumpulkan kekayaan secara keseluruhan, seperti dari penghasilan, bisnis, warisan, atau investasi.

Perbedaan tersebut penting karena transaksi yang berasal dari rekening atas nama sendiri belum tentu cukup menjelaskan bagaimana kekayaan awal diperoleh.

Apakah PEP Bisa Ditolak oleh Bursa Kripto?

Bisa, tetapi status PEP saja tidak otomatis menyebabkan penolakan.

Bursa harus menilai risiko dan menjalankan prosedur kepatuhan sebelum memutuskan menerima, mempertahankan, atau mengakhiri hubungan dengan nasabah.

Jika informasi yang dibutuhkan tidak dapat diverifikasi atau risiko tidak dapat dikelola sesuai ketentuan, bursa dapat mengambil tindakan berdasarkan hasil pemeriksaannya.

Bagi pengguna Indonesia, proses ini juga perlu dibedakan dari identifikasi perpajakan. Coin Edition Indonesia sebelumnya menjelaskan bahwa verifikasi pajak kripto berdasarkan aturan CARF memiliki persyaratan tersendiri meskipun sama-sama menggunakan informasi identitas pelanggan.

Apakah Status PEP Berlaku Seumur Hidup?

Status PEP tidak selalu berakhir ketika seseorang meninggalkan jabatan publik.

OJK menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam menilai mantan pejabat, termasuk mempertimbangkan hubungan dan pengaruh yang masih dimiliki.

Dengan demikian, seseorang yang sudah pensiun dari jabatan penting tetap dapat menjalani pemeriksaan tambahan apabila profil risikonya mengharuskan hal tersebut.

Kesimpulannya, PEP merupakan bagian penting dari sistem pencegahan pencucian uang di industri kripto. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan transaksi dilakukan secara transparan dan sumber dana dapat dipertanggungjawabkan, tanpa menganggap setiap pejabat publik sebagai pelaku kejahatan.

Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.